JAKARTA, METRO— Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menekankan urgensi transformasi pembiayaan yang berkualitas agar memberikan manfaat lebih besar.
“Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antar pemangku kepentingan,” ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan pembiayaan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit ke dunia usaha disebut dapat meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha.
Namun, Destry mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak berhenti pada keputusan di tingkat otoritas ataupun tersedianya dana di dalam sistem keuangan.
“Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah,” ujar dia saat menyampaikan keynote speech pada seminar nasional yang bertajuk “Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif”.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, penguatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat sektor produktif dan transformasi ekonomi nasional.
BI sendiri terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Meninjau dari sisi sistem pembayaran, BI juga terus memperkuat digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP guna memperluas integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan digital. Berbagai bauran kebijakan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi perekonomian.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa UMKM berperan strategis sebagai penggerak perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah disebut terus memperkuat berbagai kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, antara lain melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan holding UMKM.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ayahandayani K, menyampaikan penguatan akses pembiayaan yang inklusif merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.
Atas prasyarat tersebut, maka OJK terus memperkuat berbagai kebijakan dan program melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta penguatan pelindungan konsumen.
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede turut menilai bahwa masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, khususnya industri pengolahan, di tengah pertumbuhan kredit menunjukkan tren yang positif dan didukung oleh akselerasi digitalisasi UMKM,
“Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK (Peraturan OJK) Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan. Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan,” kata Josua.
Tercatat, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen year on year (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51 persen yoy.
Pertumbuhan kredit yang tinggi terutama didukung oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi mencapai 24,90 persen yoy.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen, didukung potensi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi, yaitu mencapai 10,21 persen yoy. (jpg)
