AGAM/BUKITTINGGI

Entry Meeting Penilaian APPP 2026, Komitmen Pemkab Tingkatkan Pelayanan

×

Entry Meeting Penilaian APPP 2026, Komitmen Pemkab Tingkatkan Pelayanan

Sebarkan artikel ini
ENTRY MEETING— Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, menghadiri Entry Meeting Penilaian Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (23/7).

PADANG, METROWakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, menghadiri Entry Meeting Penilaian Admi­nis­trasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (23/7).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pe­nilaian yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indone­sia guna mengukur kualitas penyelenggaraan pela­ya­nan publik di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus men­dorong peningkatan kepatuhan ter­ha­dap standar pe­la­yanan sesuai ketentuan peraturan perundang-un­dangan.

Entry meeting ini diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Baca Juga  65 Positif Covid-19, 1 Orang Meninggal di Ka­bu­paten Agam

Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, menga­ta­kan Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Menurutnya, penilaian maladministrasi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap sistem pelayanan yang telah berjalan.

“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujarnya.

Baca Juga  Dandim 0304 Agam Paparkan Rencana TMMD, Program Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Agam te­rus mendorong seluruh perangkat daerah untuk me­menuhi standar pelayanan, meningkatkan kom­petensi aparatur, serta memperkuat pengawasan inter­nal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (pry)