PADANG, METRO-Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur, Padang, Rabu (8/4).
Kegiatan tersebut merupakan forum strategis dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang melibatkan seluruh kepala daerah se Sumatera Barat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Bupati Eka Putra, Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi, sekaligus memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah. “Perencanaan pembangunan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan di provinsi maupun nasional, sehingga program yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang sampaikannpada kegiatan itu, mencakup di sektor infrastruktur, peningkatan iklim investasi ke sektor pariwisata dan sebagainya. “Kami berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat diakomodir dalam rencana pembangunan tahun 2027,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Eka Putra juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi potensi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program pembangunan yang telah direncanakan, guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Selanjutnya, pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 diisi dengan paparan oleh Gubernur Mahyeldi Ansarullah disambung Wakil Gubernur Vasco Ruseimy terkait arah kebijakan pembangunan oleh pemerintah provinsi, serta diskusi dan penajaman program prioritas. (ant)
