PARIAMAN, METRO—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) yang menyebut “Presiden Pakak” di media sosial. Andre menegaskan kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, namun harus disampaikan secara objektif dan beradab.
Pernyataan itu disampaikan Andre saat meresmikan BTS Telkomsel di Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Minggu (5/4/2026).
Andre mengatakan dirinya menerima kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia menilai penggunaan istilah bernada makian terhadap kepala negara tidak mencerminkan tradisi kritik yang sehat di kalangan akademisi.
“Kita silakan mengkritik secara objektif, tapi gunakan adab. Kritik itu vitamin bagi pemerintah, tapi jangan sampai menyebut Presiden dengan kata-kata seperti itu,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Istilah “pakak” dalam bahasa Minang secara harfiah berarti tuli atau kurang pendengaran. Namun dalam praktik sehari-hari, kata tersebut juga kerap digunakan sebagai umpatan yang bermakna bodoh atau tidak memahami persoalan.
Andre menilai unggahan akun Instagram @bemkmunand beberapa hari lalu yang menyebut “Presiden Pakak” perlu disikapi secara bijak oleh kalangan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara tetap harus dihormati, terlepas dari perbedaan pandangan politik.
“Mudah-mudahan adik-adik BEM Unand memahami bahwa Presiden Prabowo berkomitmen membangun Sumatera Barat. Kita siapkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan Sumbar pasca pilpres,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre juga mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya fokus mengkritik pemerintah pusat, tetapi turut melihat kondisi pembangunan di daerah. Ia menyebut kritik seharusnya disampaikan secara berimbang terhadap seluruh level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah di Sumatera Barat.
“Jangan sampai semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kritiklah secara fair, termasuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di Sumatera Barat selama ini,” tegas Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Menurut Andre, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih sekitar 3 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan perlunya percepatan pembangunan daerah.
Andre juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan provinsi di Sumatera Barat yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius.
Andre mencontohkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang didukung pemerintah pusat melalui APBN, di antaranya perbaikan ruas Payakumbuh–Sitangkai senilai Rp75 miliar, rencana lanjutan Sitangkai–Batusangkar sekitar Rp200 miliar, serta penanganan ruas Malalak yang dialokasikan Rp670 miliar secara bertahap hingga 2027.
Selain itu, program Inpres Jalan Daerah tahun 2025 juga telah mengalokasikan sekitar Rp600 miliar untuk Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Andre berharap mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, namun tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. “Kita terbuka terhadap kritik. Silakan kritik pemerintah secara fair dan objektif, tapi gunakan adab. Bagaimanapun Presiden adalah kepala negara yang harus kita hormati,” tegas Andre. (*)
