AGAM, METRO— Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal SE, M.Com, memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Agam, Lubuk Basung, pada Rabu (11/3).
Rapat itu turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Slamet Dwi Santoso selaku Dandim Agam, Kepala Dinas Sosial Villa Erdi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ofrizon, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dedi Asmar, Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmad Lasmono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rinaldi, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tersebut dipimpin oleh Tamimi Hendra Kesuma. Ia menjelaskan bahwa pembentukan satgas bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat terdampak.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah segera menjalankan program pemulihan, serta mendata berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
“Kami juga meminta data-data yang diperlukan untuk dilaporkan kepada kementerian terkait, sehingga dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat Presiden,” ujarnya.
Data yang dimaksud meliputi jumlah rumah warga yang terdampak bencana, kondisi fasilitas pendidikan, situasi perekonomian masyarakat, jaringan listrik, ketersediaan air bersih, kebutuhan pokok masyarakat, hingga upaya normalisasi sungai yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data yang dibutuhkan guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Semoga melalui pertemuan ini koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Agam dapat berjalan lebih optimal,” kata Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah mendapat dukungan untuk memanfaatkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan PT Inang Sari dan Pelalu Raya.
Ia menjelaskan, jika izin pemanfaatan lahan tersebut dapat diperoleh, pemerintah daerah berencana membangun hunian tetap (huntap) lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat yang terdampak bencana. (pry)
