DPRD Pessel Harus Transparan dalam Pengelolaan Keuangan

PESSEL, METRO–Pengamat kebijakan publik Dr. Rodi Chandra, menilai DPRD Kabupaten Pesisir Selatan angkat bicara melihat kondisi terjadi di tubuh wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pessel, dinilai gagal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).  Rodi Chandra menyoroti, agar DPRD harus transparan tentang pengelolaan ke­uangan, gaji, Tunjungan

“Masyarakat lebih waspada dan kritis terhadap kinerja para wakil rakyat yang dinilai abai mengawasi jalannya pemerintahan daerah,” tegas Pengamat kebijakan Publik.

Rodi menilai, para wa­kil rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam mem­perjuangkan kepen­tingan masyarakat, bahkan terkesan lebih sibuk de­ngan kepentingan pribadi dan seremonial.

“Anggota DPRD Pessel benar-benar tidak bekerja untuk masyarakat. Ketika acara di hotel berbintang, mereka semringah luar biasa. Padahal, seharusnya DPRD Pessel menjadikan berbagai kejadian di beberapa kota saat ini sebagai pelajaran berharga,” tegas Rodi Chandra, Selasa  (2/9/2025).

Ia menyebut, kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit akibat kenaikan pajak di Sumatera Barat dan ketidakjelasan program pemerintah daerah tidak sebanding dengan aktivitas DPRD yang justru menghabiskan anggaran.

Rodi menilai fungsi DPRD, khususnya pengawasan, berjalan sangat lemah. “Contoh saja fungsi pengawasan. Pemerintah daerah melantik pejabat OPD yang merusak aset daerah, namun DPRD diam saja. Keberadaan RS Kebun Teranak juga sampai hari ini tidak jelas arahnya, dan kita tidak tahu apa yang dilakukan DPRD,” kritiknya.

Menurutnya, situasi ini menjadi alarm penting bagi masyarakat agar lebih se­lektif dalam memilih wakil rakyat pada masa mendatang. “Ini harus jadi evaluasi mendalam bagi masya­rakat. Jangan kirim perwakilan yang berotak dang­kal dan tidak mampu menjalankan fungsinya,” ujar Rodi.

Ia juga menyoroti perilaku anggota dewan yang dinilai hanya fokus pada pembahasan tunjangan, gaji, dan proyek-proyek hasil pokok-pokok pikiran (pokir). “Ketika membahas tunjangan dan proyek po­kir, mereka sibuk luar biasa. Tapi ketika harus menjalankan tugas dan fungsi, ma­lah pura-pura lupa. Sejak pelantikan hingga seka­rang, tidak jelas capaian kerja DPRD ini,” katanya.

Sebagai solusi, Rodi menekankan pentingnya merumuskan indikator penilaian capaian kerja DPRD agar publik dapat mengukur sejauh mana para wakil rakyat tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Ke depan, capaian kerja DPRD ini harus dibuatkan indikator penilaiannya, biar masyara­kat tahu apakah mereka benar-benar bekerja atau tidak,” pungkasnya. (rio)