METRO SUMBAR

BKPSDM Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD

×

BKPSDM Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD

Sebarkan artikel ini

TANAHDATAR, METRO–Dalam upaya mewujudkan tata kelola pe­me­rintahan yang baik, Pemerintah Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pe­merintah Daerah (SIPD) RI, Kamis hingga Minggu (24-27/10).

Kegiatan yang dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra itu diikuti 80 peserta yang terdiri dari PPK serta bendahara penerima dan bendahara pengeluaran tiap OPD di Padang Panjang. SIPD RI merupakan sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan seluruh proses pe­ngelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan transparan.

Baca Juga  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemko Bersama Warga Goro di Batang Sikakeh

Sonny menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah. “Melalui bimtek ini, kita berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengimp­lementasikan SIPD dengan baik sehingga pengelolaan keuangan daerah di Padang Panjang dapat semakin baik,” ujarnya.

Sonny berharap bimtek ini mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPK, bendahara dan perencana keuangan, serta meningkatkan konsistensi dan akurasi data keuangan daerah yang terintegrasi. “Selain itu, dengan adanya bimtek ini diharapkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi ke­uangan daerah. Serta pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dan penyerapan anggaran yang optimal. serta penyelarasan kebijakan dengan standar nasional,” tutur Sonny.

Baca Juga  Intan Bano dan Budiman Hadiri Musnag Bersama

Sementara itu, Kabid Diklat, Kinerja dan Inka, Dian Purnama menambahkan, bimtek ini dapat me­ning­katkan kualitas laporan keuangan daerah serta efektivitas dalam pengawasan dan pengendalian keuangan. “Implementasi SIPD RI di OPD akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkas Dian. (rmd)