PASBAR, METRO–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, terus memberdayakan sosialisasi kesiapsiagaan bencana di wilayah Pesisir Sasak kepada unsur masyarakat di daerah itu dalam rangka meningkatkan mitigasi bencana bagi warga sekitar. ”Peserta sosialisasi terdiri dari unsur kecamatan dan perangkat nagari (desa) badan musyawarah nagari, karang taruna tenaga perlindungan masyarakat, babinsa, serta beberapa orang masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Zulkarnain.
Menurutnya, Pasaman Barat memiliki 11 potensi jenis bencana berdasarkan dokumen kajian risiko bencana mulai dari banjir, longsor, gempa, dan tsunami. ”Khusus daerah pesisir pantai Sumatera Barat, Pasaman Barat memiliki panjang pantai kedua terpanjang sesudah kabupaten pesisir selatan yang mencapai 152 kilometer,” katanya.\
Wilayah pantai pesisir pantai itu didiami 18 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 440 ribu orang atau sekitar 80 ribu jiwa.
”Dalam sosialisasi itu kami menyampaikan bahaya dan apa yang akan dilakukan jika ada bencana. Jangan memaksakan melaut jika cuaca jelek,” katanya.
Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak kecamatan dan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Dendi Hardiman yang menginisiasi kegiatan sosialisasi.
Ia menyebutkan Pasaman Barat membutuhkan shelter tsunami di sejumlah lokasi di sepanjang wilayah pesisir pantai sebagai gedung evakuasi bencana atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) dari bahaya tsunami. ”Saat ini baru satu shelter tsunami di Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paling tidak dibutuhkan sembilan shelter lagi sebagai bentuk mitigasi bencana tsunami,” katanya.
Shelter tsunami yang ada saat ini hanya di Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dengan ukuran bangunan sekitar 12×12 meter empat tingkat kapasitas 800 orang.
Sedangkan kebutuhan shelter saat ini di Katiagan Kinali, Sasak, Pulau Panjang, Kecamatan Sungai Beremas, Mandiangin Kinali, Sikilang Kecamatan Sungai Aur, dan Sikabau Kecamatan Koto Balingka.
Kebutuhan shelter di daerah pesisir pantai sangat dibutuhkan karena pada umumnya daerah pantai yang ada merupakan daerah terpencil. Jalan menuju daerah itu juga masih menyisir pantai. ”Akses jalan itu masih menyisir pantai. Jika terjadi tsunami, maka warga dipastikan sulit keluar menyelamatkan diri sehingga diperlukan shelter,” katanya. Pihaknya telah mengusulkan ke Pemprov Sumbar agar bisa membangun shelter karena butuh anggaran yang besar. (end)
