PADANG, METRO–Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatra Barat (Sumbar) di kantor DPRD Sumbar di Jalan S Parman Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (22/8), sempat memamanas.
Aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah kota lain di Indonesia, menolak DPR mengesahkan revisi UU Pilkada yang tak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka pun mendesak agar DPR mematuhi putusan MK terkait aturan ambang batas pencalonan partai politik serta batas umur untuk menjadi calon kepala daerah.
Awalnya, massa datang secara bergerombol mengenakan atribut dan membawa spanduk melakukan awalnya melakukan orasi di bundaran depan DPRD Sumbar. Meski diguyur hujan, pada pukul 13.40 WIB, massa tetap bertahan melakukan demonstrasi dan bahkan membakar ban di jalan.
Pada pukul 15.00 WIB, massa bergerak maju ke gerbang DPRD Sumbar, sedangkan di bagian dalam pekarangan kantor sudah bersiaga ratusan Polisi. Massa kemudian memaksa masuk ke pekarangan gedung untuk menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD Sumbar.
Hanya saja massa tertahan di pintu masuk karena pagar terkunci. Massa kemudian memanjat dan mendorong pintu agar bisa masuk, tapi pihak Kepolisian mencegahnya. Aksi dorong-dorongan antara massa dengan Polisi sempat terjadi dan berakhir setelah ada negosiasi.
Polisi menawarkan agar yang memeriksa ke dalam gedung hanya perwakilan massa saja. Namun, massa yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis demokrasi tidak mau dan meminta semuanya bisa masuk. Aksi orasi kembali terjadi di depan pagar gedung DPRD Sumbar meminta massa agar bisa masuk.
Setelah melaksanakan shalat Ashar, Polisi pun mempersilahkan beberapa perwakilan massa menggeledah gedung itu dengan tujuan mencari anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, setelah memeriksa tiap-tiap ruangan dengan pengawalan dari Polisi, tidak satu pun anggota dewan ditemukan di tempat. Massa terlihat kecewa karena tidak menemukan satu pun anggota dewan padahal saat ini adalah hari kerja.
Salah satu orator, Rifai Lubis mengatakan aksi ini merupakan ultimatum rakyat Sumbar menyelamatkan demokrasi dan Republik Indonesia.