SIJUNJUNG, METRO–Pencapaian vaksinasi di Kabupaten Sijunjung baru mencapai 24.000 vaksin pertama dan sekitar 8.000 yang sudah mengikuti vaksin kedua. Meski demikian animo masyarakat untuk mengikuti vaksin mulai tinggi. Hal itu dilihat dari partisipasi masyarakat yang hadir pada setiap kegiatan vaksin semenjak beberapa waktu terakhir.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, drg Ezwandra menjelaskan, bahwa terjadinya perbedaan yang signifikan antara vaksin pertama dan kedua. “Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Kemarin kita baru kedatangan vaksin berjumlah 327 vial dan rencana akan kita fokuskan untuk vaksin kedua, sehingga tidak terlalu lama rentang waktu pemberian vaksin pertama dan kedua,” ungkap Ezwandra.
Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya stok vaksin yang datang ke Sijunjung. “Karena kemarin ada selang beberapa minggu kita kekosongan stok vaksin,” ujar Ezwandra.
Dikatakan Ezwandra, pemberian vaksin pertama dan yang kedua harus merupakan merek vaksin yang sama. “Vaksin pertama dan yang kedua harus sama, kalau yang pertama Sinovac maka vaksin kedua juga Sinovac, begitu pun dengan merek lainnya,” kata Ezwandra.
Dengan demikian sasaran vaksinasi di Sijunjung masih banyak. “Sekarang kalau untuk animo masyarakat sudah cukup bagus, kesadaran mulai muncul. Hanya saja stok vaksin itu sendiri yang kurang saat ini. Sebenarnya kalau untuk pelaksanaannya kita di Sijunjung berapapun siap,” sebut Ezwandra.
Pada proses pelaksanaannya, vaksinasi di Sijunjung tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan saja. Namun, juga instansi lain seperti TNI-Polri dalam hal pengamanan dan penertiban selama proses vaksinasi berlangsung.
Sedangkan terkait penanganan Covid-19 dan Isoman di Kabupaten Sijunjung yang sempat menuai keluhan, terutama masalah kebutuhan hidup mereka. Pihaknya mengatakan, bahwa Forkopimda Sijunjung tengah melakukan evaluasi terkait penanganan Covid di Sijunjung, terutama pelaksanaan posko PPKM dan rumah isolasi di nagari yang dinilai masih belum efektif.
“Kalau kita di Dinkes lebih kepada obat-obatan dan pengawasan secara medis, dan itu diberikan kepada pasien yang khusus memiliki gejala. Kalau yang tanpa gejala tidak. Sedangkan terkait hal lainnya mungkin teknisnya ada di Posko PPKM nagari, tapi yang jelas kita tetap kordinasi dalam hal penanganannya,” ungkap Ezwandra.
Terkait ha itu memang diperlukan evaluasi bersama agar penanganan di tingkat nagari bisa terlaksana dengan maksimal sehingga berjalan dengan sesuai harapan. Termasuk penggunaan anggaran dana desa 8 persen untuk penanganan Covid di setiap nagari. (ndo)
