PADANG, METRO–Letkol Andriyani dari BINDA Sumatera Barat mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam Pilkada Serentak Nasional 2024 di Sumatera Barat. Dalam laporan yang diterima, terdapat 55 kasus potensi kerawanan terkait pelaksanaan Pilkada di wilayah ini.
“Dari 55 laporan tersebut, 23 kasus sudah diregistrasi, 22 belum diregistrasi, dan 10 kasus lainnya tidak termasuk kategori pelanggaran,” ujar Letkol Andriyani saat memberikan paparan di Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Logistik Pilkada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Hotel Truntum, Padang.
Lebih lanjut, Andriyani menyoroti bahwa mayoritas pelanggaran yang dilaporkan berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sebanyak 7 kasus telah masuk tahap proses lebih lanjut,” tegasnya.
BINDA Sumbar telah melaporkan pelanggaran netralitas ASN ini kepada KPU dan Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti, karena pelanggaran ini berpotensi mengganggu stabilitas selama Pilkada.
Pelanggaran netralitas ASN terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Selain itu, terdapat pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan di luar lokasi yang ditentukan.
“Pelanggaran APK ini perlu diperhatikan lebih serius, karena berpotensi mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada,” tambah Letkol Andriyani.
Tak hanya pelanggaran terkait ASN dan APK, isu sosial juga menjadi perhatian. Di Dharmasraya, muncul seruan untuk mencoblos kotak kosong karena hanya terdapat satu pasangan calon, yang dapat mengganggu stabilitas di daerah tersebut.
Letkol Andriyani juga menyoroti masalah infrastruktur dan komunikasi. Dia menyebutkan adanya area blank spot atau daerah tanpa sinyal di Kabupaten Solok Selatan dan Mentawai, yang dapat berdampak pada kelancaran Pilkada. Meskipun Telkom, Telkomsel, dan Iconet telah memberikan dukungan, beberapa wilayah masih terkendala sinyal komunikasi.
Masa kampanye yang tengah berlangsung juga memunculkan kekhawatiran terkait keterlibatan anak-anak dalam kampanye, yang ditekankan sebagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Masalah infrastruktur juga perlu diatasi, karena masih banyak jalan yang rusak dan sempit, yang berpotensi menghambat pendistribusian logistik Pilkada,” pungkasnya. (fer)