PADANG, METRO–Lembaga survey Spektrum Politika merilis pada awal Mei 2024 hasil tentang survei yang menempatkan elektabilitas Andre Rosiade yang mendekati Mahyeldi sebagai calon Gubernur 2024.
Hasil survey menunjukkan Mahyeldi di angka 36,80% disusul Andre Rosiade di angka 19%, padahal survei Spektrum Politika pada Januari 2024 lalu, elektabilitas Mahyeldi masih berada di angka 46,70% kemudian mengalami penurunan 9,90%. Sementara Andre Rosiade yang semula 10,50% pada Januari menjadi 19% atau naik sekitar 8,50%.
Ketua Badan Pemenangan Bappilu DPD Gerindra Sumbar, Hidayat saat dimintai tanggapannya soal hasil survei ini mengaku bangga dengan sosok Ketua DPD Gerindra Sumbar yang membuktikan bahwa kerja politik selaku Anggota DPR RI maupun Ketua Partai mulai disadari manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Selaku pengurus Partai Gerindra jelas kami bangga dan mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada masyarakat atas apresiasinya terhadap kinerja Ketua DPD Gerindra Andre Rosiade. Menurut kami, sebagian besar masyarakat Sumbar mulai sadar dan menyadari bahwa kekuasaan politik yang berada di tangan seseorang apakah di eksekutif maupun legislatif semestinya digunakan sepenuhnya untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kemajuan daerah,” jelas Hidayat.
Menariknya, kata Hidayat dari survei tersebut justru membawa semangat baru peningkatan kualitas demokrasi, bahwa memilih seorang pemimpin tidak cukup hanya berdasarkan prilaku yang dikesankan sebagai sosok yang sederhana, ramah, penyapa, atau pesenyum saja.
“Namun sebagian masyarakat mulai berpikir soal kapasitas atau kemampuan sosok pemimpin yang mampu mengurai dan menjawab serta memberikan solusi atas persoalan persoalan mendasar di tengah masyarakat, jawaban masyarakat itu Pak Andre Rosiade,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, Andre Rosiade itu dinilai publik masyarakat full prototype yang dibutuhkan seperti Kapasitas intelektual, emosional dan spritual serta memiliki jaringan luas, memiliki kemauan kuat untuk bersinergis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat kemajuan daerah.
“Ke depan, hubungan harmonis antar pemerintahan daerah, kabupaten dan kota dan pemerintah pusat suatu keharusan yang mesti dilakukan seorang Gubernur. Pola komunikasi dan diplomasi politik daerah ke pemerintah pusat mesti diubah, tak cukup dengan proposal berkirim begitu saja, atau hanya melalui satu kali pertemuan formal, lalu menunggu begitu saja hasilnya, tentu poin ini tidak bisa lagi dipertahankan,” tegas Hidayat. (fer)
