BUNGUS, METRO—Pemerintah Kota Padang melakukan langkah cepat demi mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan menyambangi dua kementerian sekaligus di Jakarta. Rombongan Pemko Padang menggelar koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (23/7/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memimpin langsung rombongan tersebut untuk memastikan seluruh pemenuhan persyaratan administrasi lahan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, berjalan tanpa hambatan. “Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” tegas Maigus saat ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya.
Pertemuan pertama diawali di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI. Rombongan disambut oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara, yang mengapresiasi keseriusan Pemko Padang dalam menyiapkan lahan.
Namun, Herman memberikan penekanan penting terkait kejelasan legalitas status kepemilikan tanah sebelum pembangunan fisik direalisasikan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Menindaklanjuti arahan tersebut, rombongan Pemko Padang yang didampingi Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kabag Tapem Rina Melati, serta Kasubbag Umum Dinsos Erliza Putri, langsung bertolak ke Kementerian ATR/BPN. Di sana, mereka diterima oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan di Kementerian ATR/BPN berfokus pada pendampingan tata ruang agar penerbitan dokumen rekomendasi teknis dapat dipercepat sesuai regulasi yang berlaku.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” ungkap Rahma Julianti memberikan dukungan penuh dari pihak kementerian.
Maigus Nasir menambahkan bahwa Kota Padang sebenarnya telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat sebagai modal awal. Dengan percepatan penetapan lokasi dan pemenuhan dokumen di tingkat pusat, ia optimistis kehadiran Sekolah Rakyat di Bungus Barat dapat terealisasi dalam waktu dekat. (oza)
