Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pengelola Banto Trade Centre (BTC) atau Pasar Banto mendatangi DPRD Bukittinggi, Senin (5/7). Kedatangan para pedagang dan Pengelola BTC menyampaikan aspirasi penangguhan penertiban Pedagang Sayap BTC yang akan dilaksanakan, Rabu (7/7).
Rombongan pedagang dan pengelola BTC ini dipimpin Amril Anwar atau dikenal Am Kartago selaku kuasa atau perwakilan Direksi PT. Citicon Mitra Bukittinggi (CMB) serta Perhimpunan Pedagang BTC atau Pengelola BTC. Rombongan diterima Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan bersama Wakil Ketua Nur Hasra dan anggota DPRD Bukittinggi lainnya.
Sebelum diterima Ketua DPRD, rombongan pedagang itu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD sembari membawa spanduk dan berorasi. Walaupun Bukittinggi diguyur hujan, namun tidak menyurutkan hati emak-emak itu berusaha mendapatkan hak berjualan di Pasar Banto. Para pedagang memohon kepada Walikota Bukittinggi agar bisa berjualan di sayap BTC tersebut. Mereka hanya mencari hidup atau mencari nafkah.
“Daripada kami digusur berdagang di jalan raya, biarlah kami jualan di Pasar Banto. Kami mohon jangan diganggu. Kami pun membayar dan berusaha mencari hidup. Kemana nasib kami akan diadukan. Kita sama-sama mencari uang. Kenapa kami harus dibedakan dengan pedagang Pasar Bawah. Jika tidak berdagang, anak-anak kami tidak makan. Kemana lagi kami akan berjualan jika digusur di Pasar Banto. Jadi, tolonglah pikirkan nasib kami ini, Pak Wali,” kata Usniati, salah seorang pedagang Pasar Banto yang diamini pedagang lainnya.
Robi, Pengelola Pasar Pagi Pasar Banto selaku pihak ketiga mengatakan, para pedagang meminta untuk diberikan kesempatan berjualan di sekeliling BTC tersebut. “Pedagang hanya berharap bisa terus mencari nafkah di Pasar Banto. Pedagang membayar retribusi ke pihak ketiga dan pihak ketiga membayar ke Citicon. Bukan hanya sampai bulan Desember, tapi pedagang ingin lebih lama di Pasar Banto tersebut. Pedagang hanya mencari nafkah bukan mencari kaya. Mereka juga bertanya kenapa digusur. Jadi, pedagang meminta kepada DPRD Bukittinggi, untuk mencarikan solusi dari persoalan ini,” jelas Robi.
Sementara itu, Amril Anwar selaku Perwakilan Direksi PT. Citicon mengungkapkan, Pemko jangan arogan dan jangan menekan orang susah. “Mari kita cari solusinya. Bagaimana mengusir pedagang. Apalagi melihat mereka menenteng “Katidiang” sayur untuk sekadar membeli beras untuk anaknya. Mereka tidak mencari kaya di sana. Kita minta DPRD bisa membicarakan dengan walikota. Namun, tidak mengganggu pedagang. Di dalam BTC akan dijadikan pasar bersih. Yang di luar BTC jangan mengganggu lalu lintas atau jalan raya. Pedagang di luar BTC ini juga membantu BTC termasuk membayar listrik dan sebagainya. Kami juga berharap jangan ada isu-isu yang dihembuskan. Isu-isu tersebut seperti Pasar Banto dikuasai “Urang Bagak”, preman dan sebagainya. Jangan melihat sepihak adanya isu tersebut. Kami tegaskan BTC tidak ada dikuasai preman atau sebagainya,” tegas Am Kartago.
Ia berharap, nasib pedagang bisa menjadi perhatian DPRD Bukittinggi. Biarlah pedagang berjualan di sana Pemko jangan arogan dan jangan main usir. “Kita mohon kepada Pemko jangan dulu terjadi penggusuran. Pedagang di sisi BTC jangan dikosongkan,” tukas Amril.
Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan didampingi Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra menjelaskan, DPRD menerima aspirasi pedagang BTC atau Pasar Banto. DPRD akan menjembatani antara pedagang dengan Pemko Bukittinggi. “Nantinya, DPRD butuh dokumen termasuk perjanjian dengan pemerintahan daerah sebelumnya. Dokumen tersebut bisa disampaikan ke DPRD. Kami juga telah menghubungi walikota. Beliau menyebutkan permintaan pedagang BTC ditampung dulu. Nantinya diagendakan untuk dibahas bersama Pemko. Pertemuan tersebut antara Pemko dan pengelola Citicon,” terang Herman. (pry)
