PADANG, METRO – Kepala KPwBI Sumbar, Endy Dwi Tjahjono, mengatakan, Pemilu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Pasalnya, sebelum pemilihan digelar, dana untuk kebutuhan pemilu terus mengalir ke masyarakat.
Tidak saja anggaran dari pemerintah untuk penyelenggaraan, melainkan juga dari para calon. Mereka yang akan berlaga dalam kontestasi lima tahunan ini, sudah barang tentu membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sosialisasi hingga kampanye.
“Di situlah terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Konsumsi meningkat. Jasa percetakan dan pemasangan iklan luar ruang setidaknya akan menikmati order beragam media kampanye dari para calon,” ungkap Endy, Rabu (16/1).
Endy menilai, meski dampak positif dari Pemilu jumlahnya tidak banyak, setidaknya bisa membantu menggairahkan ekonomi di Sumbar, yang memang diprediksi masih mengalami perlambatan di 2019 ini. Apalagi jika setiap tahapan Pemilu berlangsung aman, sektor usaha akan stabil.
“Kami juga berdiskusi dengan sejumlah pengusaha. Mereka umumnya melihat demokrasi kita semakin sehat. Mereka yakin Pemilu berjalan lancar, dampak ke keamanan sangat minimal,” ucap Endy.
Endy menambahkan, Pemilu bisa menjadi suntikan awal untuk menggerakkan ekonomi daerah di awal tahun. Kemudian dilanjutkan dengan kinerja sektor pertanian dan perdagangan. Ditambah masifnya penyaluran bantuan dari pemerintah dalam berbagai bentuk ke masyarakat.
“Dengan kondisi itu, KPwBI Sumbar memproyeksikan ekonomi Sumbar mampu tumbuh dalam rentang 4,9-5,3 persen pada 2019,” ujar Endy.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar juga memandang, pemilu 2019 juga bisa memunculkan dampak positif seperti adanya potensi peningkatan kredit, mendorong capital inflow, dan akan mempengaruhi pada nilai tukar rupiah.
OJK menerangkan secara historis, pelaksanaan Pemilu selalu diikuti oleh perbaikan (penguatan) nilai tukar rupiah jangka pendek, kecuali pada 2009 di mana terjadi capital inflow kepada negara-negara berkembang pasca global financial crisis.
Sementara itu, tahun politik diperkirakan relatif tidak berdampak signifikan pada kinerja perbankan. OJK berpendapat bahwa pertumbuhan kredit yang melambat dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung stagnan di tahun politik sebelumnya (2014).
OJK menambahkan, hal tersebut terjadi akibat pertumbuhan ekonomi global yang melambat, turunnya harga komoditas, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan turunnya pertumbuhan ekonomi China. Sejak awal tahun 2018 hingga Oktober 2018, pertumbuhan kredit terus meningkat sementara pertumbuhan DPK cenderung melambat.
Kondisi ini akan mengakibatkan pengetatan likuiditas, terutama saat menghadapi tahun politik (2019) yang cenderung akan mendorong pertumbuhan kredit (khususnya kredit konsumsi dan modal kerja). (mil)
Pemilu Berdampak positif pada pertumbuhan Ekonomi Sumbar
