PDG.PANJANG, METRO–Pemerintah Kota Padang Panjang menerima alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) Bencana Rp79,01 miliar dari Pemerintah Pusat sebagai dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Rabu (17/6).
Rakor yang diikuti seluruh Pemerintah Daerah penerima bantuan di wilayah Sumatera itu membahas langkah-langkah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana rehabilitasi agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta seluruh Pemerintah Daerah segera merealisasikan bantuan yang telah dialokasikan. Dikatakannya, Pemerintah Pusat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran dan sesuai target.
“Pemerintah Daerah yang mendapatkan tambahan TKD agar segera melakukan percepatan dalam proses penyaluran bantuan. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan tambahan TKD yang telah diberikan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target. Saya nanti akan turun ke lapangan untuk melihat langsung perkembangan di daerah,” tegas Tito.
Selain menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Kota Padang Panjang juga menunjukkan kepedulian terhadap daerah lain dengan mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut terdiri atas Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Mewakili Wali Kota Hendri Arnis, Wawako Allex Saputra menyampaikan, proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Saat ini prosesnya sedang berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujar Allex.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan dukungan pendanaan yang memadai serta koordinasi yang baik, berbagai program pemulihan diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Pemko berharap bantuan tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana, tetapi juga mampu memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga kehidupan warga dapat kembali normal dan semakin tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam rakor tersebut, Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang. (rmd)
