PADANG, METRO– Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang menggelar pembahasan intensif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2025 selama dua hari, Senin–Selasa (30–31/3/2026) di kantor DPRD Kota Padang, Aia Pacah.
Anggota Pansus IV Mulyadi Muslim menyebut hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan capaian kinerja dengan tingkat keberhasilan yang diklaim mendekati 100 persen. Bahkan sebagian OPD menyatakan mampu melampaui target berkat sinergi dengan berbagai pihak.
Namun demikian, Mulyadi menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan program sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga oleh DP3AP2KB yang dinilai belum disertai indikator output dan outcome yang terukur.
“Ketika ditanya dampak pasca-sosialisasi, OPD terkait belum bisa menjelaskan karena tidak ada rencana monitoring dan evaluasi maupun tindak lanjut kegiatan,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, pola serupa terjadi di banyak OPD. Program berjalan sesuai rencana dan serapan anggaran tergolong baik, bahkan terdapat efisiensi. Namun inovasi, kolaborasi lintas OPD, serta ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung masyarakat masih lemah.
Ia juga menyoroti rendahnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan Youth Center oleh Dinas Pariwisata yang dinilai belum sebanding dengan biaya operasional dan honor petugas, termasuk sewa LPC di kawasan Taplau.
Selain itu, kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai belum maksimal, seperti sinergi pengembangan sentra rendang antara Dinas Pariwisata dan Dinas Nakerin, pengelolaan Pantai Air Manis antara Dinas Pariwisata dan Perumda PSM, serta rencana pembangunan portal kolam renang oleh Dispora bersama Dishub yang belum terealisasi akibat persoalan tugas dan kewenangan.
Mulyadi menegaskan, evaluasi LKPj harus menjadi momentum perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Kota Padang. (*)
