Untuk memujudkan program pemerintah dalam penurunan angka stunting, tentunya pihak-pihak terkait khususnya TPK benar-benar memantau dan terus memberikan pendampingan serta edukasi kepada keluarga yang mendapatkan bantuan seperti telur dan sebagainya yang dapat meningkatkan gizi anak yang berisiko stunting, sehingga pertumbuhannya cepat sesuai dengan usianya.
Petugas dari Dinas Sosial Kota Solok, Septi Nora mengatakan bahwa untuk memastikan seorang anak berisiko stunting akan dilakukan lewat penimbangan bulanan. Sedangkan di Kelurahan Koto Panjang masih ada keluarga yang tidak mau datang ke Posyandu, jadi kepada TP-PKK, RT/RW serta pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat mengajak dan menyadarkan kembali masyarakat untuk mau datang ke Posyandu baik itu sasarannya Balita, ibu hamil, ibu nifas termasuk remaja putri karena dia calon ibu, dan calon pengantin pun termasuk sasaran di Posyandu.
Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diumumkan oleh Kementrian Kesehatan pada rapat kerja Nasional BKKBN, , dimana Prevalensi Stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.
Jimmi Muhara, menyampaikan komitmen Kelurahan Koto Panjang, mengajak OPD terkait dan masyarakat Koto Panjang melaksanakan intervensi guna menekan angka stunting dan untuk tahun 2024 diupayakan agar Koto Panjang bebas stunting. (mgi/vko)