Laporan : Efanurza Kota Pariaman
Agar semua masyarakat yang terdampak covid 19 betul-betul mendapat perhatian dari Pemko Pariaman, Walikota Pariaman Genius Umar lansung memimpin rapat pembentukan tim verifikasi pendataan masyarakat penerima bantuan dampak Covid-19. Tak heran dalam pembentukan tim tersebut lansung dihadiri Sekdako Pariaman Fadli, Inspektorat Kota Pariaman Yota Balad, Kadis Sosial Afnil yang juga selaku ketua tim verifikasi, Kadis Kominfo Hendri, Kadis PMDes Efendi Jamal, Kadis Perindagkop Gusniyetti Zaunit, Kepala BPKPD Buyuang Lapau dan camat.
“Kita melakukan hal ini karena kita Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya dalam memperhatikan nasib masyarakat yang terkena dampak virus corona (Covid-19) salah satunya dengan terus memberikan bantuan baik berupa sembako maupun uang tunai. Agar bantuan tersebut efektif dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk tim verifikasi data bagi masyarakat yang terkena dampak covid-19 tersebut,” kata Walikota Pariaman Genius Umar, kemarin.
Katanya, pemko berikan bantuan kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK)K sebesar Rp 600 ribu, diperuntukan bagi masyarakat yang terkena dampak covid-19 terkecuali bagi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan ekonomi menengah keatas. Bantuan tersebut bersumber dari dana desa dan APBD.
Genius menambahkan, 11 ribu KK Kota Pariaman akan di cover dengan dana dari pemerintah pusat baik melalui program PKH, Bansos Kemensos maupun dari APBD provinsi yang beberapa saat lagi akan di kucurkan.
“Kita berharap tim verifikasi ini dapat tepat sasaran dalam mendata masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan, sehingga dapat membantu masyarakat yang ekonominya terganggu akibat wabah Covid-19 ini,” ujarnya.
Kemudian katanya, pemko melalui Dinas Sosial Kota Pariaman melakukan verifikasi pendataan masyarakat penerima bantuan dampak covid-19 di Kota Pariaman.
Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Afnil mengatakan selama ini masalah firewal data diverifikasi oleh Dinas Sosial namun dengan inisiatif dari Walikota Pariaman, maka dibentuklah tim verifikasi pendataan oleh Pemko Pariaman dengan pembina Inspektorat, Bappeda, BPKPD, DPMD, Dinas Kominfo, Dinas Perindagkop dan UKM Camat serta OPD lain.
“Dengan adanya tim ini, sehingga data tersebut lebih efektif dan lebih tepat sasaran untuk data masalah penanganan Covid-19 di Kota Pariaman maka tidak ada lagi kecemberuan,“ ujarnya.
Afnil juga menuturkan maka dari itu masalah penanganan Covid-19 sesuai arahan dan ditangani sebaik mungkin dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan
“Verifikasi untuk tim dari kota ini merupakan finalisasi dari data yang yang diverifikasi oleh Dinas Sosial selama dua hari dengan melibatkan masing-masing desa, sehingga untuk finalisasinya diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Walikota Pariaman,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sebanyak 10.000 Kepala Keluarga (KK) yang akan diberi bantuan dan mengacu pada bantuan dari pusat sebesar Rp 600 ribu maka Pemko Pariaman sendiri akan menyamakan bantuan tersebut.
“Mereka yang menerima kita akan berikan bantuan kepada masing-masing KK tersebut sebesar Rp 600 ribu, untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19 terkecuali bagi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Pengusaha dan ekonomi menengah keatas,” ulasnya.
Afnil juga berharap, semoga bantuan tersebut tepat sasaran sesuai anjuran dari pemerintah, karena yang memverifikasi data ini termasuk PSM, desa dan kelurahan dilanjutkan Dinas Sosial kemudian di finalisasi oleh tim verifikasi dari Pemko Pariaman dan setelah itu data tersebut disampaikan ke pusat dan bisa segera direalisasikan.
Dalam rangka verifikasi atau perbaikan data penanganan covid 19 di Kota Pariaman, empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman melakukan penyelesaian data untuk diverifikasi ulang kembali, guna penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang saat ini sedang terdampak covid 19.
Verifikasi data ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kelurahan, sampai ketingkat kecamatan dan kota.
Acara verifikasi data bagi masyarakat calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT) dampak covid 19 ini, dipantau langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar, didampingi juga oleh Inspektur, Kepala Dpmdes, Kepala Dinsos, Kepala Kominfo, Kepala Keuangan serta Kades/Lurah yang ada di kota pariaman.
Sementara itu, Nurhamidah, Lurah dari Kelurahan Jalan Kereta Api menyebutkan, lurahnya telah melakukan verifikasi dan validasi data secara serentak jauh hari sebelum covid 19 ini muncul di Kota Pariaman, setiap enam bulan sekali melalui Dinas sosial.
“Karena sekarang sedang ada kasus covid 19 dan bantuan masih banyak lagi yang akan disalurkan, maka kami disuruh kembali untuk memverifikasi ulang data untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut nantinya tepat sasaran,” ujarnya.
Jadi di kelurahan jalan kereta api, meminta kembali Kartu Keluarga (KK) seluruh warga tanpa membedakan status kaya dan miskinnya.
Sesuai dengan ketentuan pemerintah kota pariaman, mereka, tidak mendapatkan BLT dari Dinas Sosial berikutnya adalah Penerima PKH, BPNT, TNI/Polri, PNS, Pensiunan, yang mempunyai pekerjaan tetap seperti Pegawai BUMD.
Sementara data warga yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sesuai dengan ketentuan tersebut, merekalah yang akan jadi prioritas penerima bantuan berikutnya sesuai dengan verifikasi data yang sudah dilakukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kecemburuan sosial diantara masyarakat yang terdampak covid 19 ini”, jelas Nurhamidah.
“Dengan adanya verifikasi data yang sudah kami lakukan ini, kami berharap masyarakat betul-betul memahaminya, dan tidak ada lagi masyarakat kami yang memang tidak mampu terabaikan, jadi kami betul-betul berusaha agar tujuan dari bantuan ini tercapai dan tidak adalagi masyarakat yang merasa dirugikan”, harapan Nurhamidah menutup wawancaranya dengan tim peliput media center Kota Pariaman.(***)