“Kita minta kejelasan dari Pemko Payakumbuh terkait insenerator ini. Karena kita lihat, saat ini sudah menjadi besi tua. Kami juga mendorong Pemko Payakumbuh untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak TPA Regional,” tutupnya.
Selanjutnya, ke tujuh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh sangat mendukung dan mengapresiasi tiga Ranperda Kota Payakumbuh yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2045, Rancangan Pembangunan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2024 – 2044 dan Pembentukan Fungsi, Tugas, Sturktur, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
“Kita berharap Rancangan tiga buah Raperda ini dapat dilanjutkan dalam proses pembahasan bersama antara DPRD dan Pemko Payakumbuh. Dan dapat ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah (Perda) Kota Payakumbuh. Semoga dengan Raperda ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura.
Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura Bersama Armen Faindal, dan dihadir anggota DPRD lainnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Rida Ananda, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD Yonrefli, OPD serta tamu undangan lainnya. (uus)