Sementara itu, Fraksi Demokrat Nasdem melalui juru bicaranya, Syafril menyarankan agar kegiatan fisik yang sudah disepakati khususnya Pokir DPRD untuk dilaksanakan secepatnya dan harus tuntas 100 persen pada tahun anggaran 2024. Ia juga mempertanyakan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan khususnya pada pembangunan fisik berupa jalan, dan infrastruktur pendidikan.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi PAN Antonis yang mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang telah direncakan terutama pokir-pokir DPRD yang telah dihimpun, namun sampai saat ini belum dimulai pelaksanaannya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyampaikan secara tertulis padangan umumnya dengan beberapa pertanyaan, saran serta masukan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2024 tersebut.
Selanjutnya, Fraksi PPP melalui juru bicaranya Mardisal Athan mengharapkan penyusunan APBD Perubahan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024.
Kemudian Fraksi PBB Hanura Berkarya yang dibacakan oleh Epi Suardi meminta penjelasan terkait dengan permasalahan utama pendapatan daerah yaitu tingkat ketergantungan Pemkab Agam terhadap dana transfer pemerintah pusat yang cukup tinggi yakni sebesar 86,29 persen.
“Kami menyarankan agar pemerintah lebih giat lagi mengelola dan mencari peluang sumber Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya. (pry)
