BUKITTINGGI ,METRO – Untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Perwira Belakang Balok Bukittinggi.
Untuk persiapan teknis penggunaan MPP tersebut Pemko menggelar rapat koordinasi dengan instansi vertikal, perbankan dan lembaga yang yang memiliki kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di ruang rapat utama Balaikota yang dipimpin Walikota Ramlan Nurmatias, Selasa (2/7).
Ramlan mengatakan, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan dalam berurusan dan cepat selesai. Kehadiran Mal Pelayanan Publik merupakan solusinya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi warga tersebut.
“Pembanguan Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu solusi untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam berurusan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dalam tahap pembentukan MPP ini kita membutuhkan masukan dari masing- masing instansi, seperti sarana dan prasarana, jumlah personilnya, pengaturan mekanisme kerjanya. Hal ini diperlukan untuk membentuk disain untuk penataan sesuai kebutuhan dari masing-masing instansi tersebut nantinya”, ujar Ramlan.
Ramlan menjelaskan rapat ini merupakan bentuk keseriusan dan fokus Pemko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk pembangunan MPP ini telah dianggarkan Rp. 23 milyar dan pada akhir tahun 2020 telah selesai. Semua kebutuhan instansi seperti jaringan, komputer, meja pelayanan dan lain sebagainya akan disiapkan oleh Pemda.
“MPP ini nantinya akan melayani berbagai jenis macam layanan, disamping 81 jenis layanan yang sudah dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Ketenagakerjaan saat ini. Proses integrasi sistem lainnya terus dilakukan sehingga jenis layanan pun semakin meningkat, diantaranya integrasi dengan sistem di kepolisian, keimigrasian, perpajakan, dan Kementerian Agama,” jelasnya.
Terkait kebijakan Pemko tersebut, semua peserta rapat memberikan apresiasinya. Salah satunya Zulfahmi dari UPTD/Samsat. Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung keberadaan MPP dan Pemko juga menunjukkan keseriusannya yang dibuktikan dengan membangun gedung yang baru.
“Kami nantinya juga akan membutuhkan jaringan, tentang peralatan yang dibutuhan nantinya akan kami sampaikan,” katanya.
Selain penyampaian kebutuhan oleh instansi yang akan memanfaatkan MPP tersebut, juga dimintakan surat pernyataan kesediaan untuk bergabung dalam Mal Pelayanan Publik Bukittinggi dengan menginformasikan jenis layanan apa saja yang nantinya akan diberikan serta SOP sesuai dengan instansi masing-masing. (u)