TANAHDATAR, METRO – Tujuh kali berturut-turut, Kabupaten Tanahdatar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini itu menjadi sangat bermakna, karena kembali diterima bupati bersama ketua DPRD dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar di bulan suci Ramadhan 1440 H ini.
“Alhamdulillah kita kembali menerima opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Ini prestasi terbaik yang harus tetap dipertahankan,” ujar Bupati Irdinansyah Tarmizi, Selasa (14/5) usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo dengan opini WTP, di Kantor BPK Jl. Khatib Sulaiman Padang.
Pada kesempatan itu, Pemut didampingi Kepala sub-Auditoriat Sumbar 2 Hari Fitrianto dan Ketua Tim Lili Nugroho, sementara Bupati Irdinansyah bersama Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Pj Sekda Helfy Rahmy Harun, Asisten Ekobang Edi Susanto, Inspektur Altri Suandi, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Adrion Nurdal.
Dikatakan, selain memang sudah mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, pemeriksaan BPK sangat dibutuhkan karena banyak sisi positifnya. Bagi Pemkab Tanahdatar, pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.
”Penting sekali artinya bagi kami untuk meningkatkan kinerja, sekaligus momen untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari hal-hal menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Manfaat pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan tim BPK sangat kami rasakan,” sebutnya.
Bupati menyatakan, jajaran Pemkab Tanahdatar mengaturkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumbar, karena telah melakukan pembinaan yang intensif. Sehingga prestasi dan prestise atas LHP itu bisa terus dipertahankan. Opini WTP yang diperoleh Tanahdatar kali ini, merupakan WTP yang kedelapan kalinya dan secara berturut-turut merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya; yakni Tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Ini merupakan kabupaten dan kota terbanyak meraih Opini WTP di Sumbar.
Irdinansyah mengatakan, dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK itu, pihaknya berharap. Hal demikian bisa mempertahankan dan dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lainnya.
Bupati Irdinansyah berterima kasih kepada segenap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat dan walinagari serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah karena telah berupaya bekerja maksimal, sehingga Opini WTP itu dapat diraih dan dipertahankan.
“Terima kasih atas kinerja terbaik jajaran Pemkab Tanah Datar, terutama Badan Keuangan Daerah (BKD) yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dan dukungan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata bupati.
Ketua DPRD Anton Yondra menyatakan, untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, pihaknya tetap mengharapkan bimbingan dari BPK Sumbar.
”Sekecil apapun potensi permasalahan keuangan, bisa kita atasi berkat bimbingan dan arahan dari BPK. Agar APBD tetap stabil, kami tetap mengharapkan bimbingan,” ujar Irdinansyah.
Anton menyebutkan, perolehan opini WTP yang kedelapan kalinya dengan tujuh kali di antaranya didapat secara berturut-turut setiap tahun itu, jadi pertanda, jajaran Pemkab Tanahdatar terus bekerja keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bersih. Untuk itu, ujarnya, pihak legislatif menghaturkan terima kasih dan akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja di semua aspek.(ant)