TANAHDATAR, METRO – Kabupaten Tanahdatar di awal bulan suci Ramadhan 1440 H mengukit prestasi dengan diterimanya Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Peringkat I Kategori Perencanaan dan Pencapaian Tingkat Kabupaten se-Indonesia dari Presiden RI.
Penghargaan ini diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (9/5).
Bupati Irdinansyah mengungkapkan rasa syukurnya atas diperolehnya prestasi di tingkat nasional.
“Alhamdulillah di bulan Ramadhan bulan yang berkah ini, Tanahdatar dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dari 415 kabupaten se Indonesia di bidang perencananaan dan pencapaian, untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah SWT atas usaha dan kerjasama semua pihak, mendapat ridha-Nya,” ucap bupati.
”Ini hal yang membanggakan bagi masyarakat Tanahdatar karena kita juga mewakili Sumbar, mudah-mudahan marwah daerah kita bisa terus terangkat dan semakin diperhitungkan dengan kabupaten lain di terutama pulau Jawa yang biasanya lebih maju,” ungkap Irdinansyah yang didampingi Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah, Kabid Litbangren Masni Yuletri dan Kabid PPM Efi Yendri.
Dijelaskan, penghargaan ini merupakan kerja keras Baperlitbang dengan seluruh jajarannya yang didukung seluruh perangkat daerah sehingga dokumen perencanan bisa selesai tepat waktu yang menggambarkan perencananan pembangunan Tanah Datar.
Di kesempatan itu atas nama pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh OPD, Camat dan Walinagari yang telah mendukung proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari bawah dan realisasi pembangunan atas perencanaan yang telah dibuat, dukungan serta kerjasama yang baik dengan DPRD Tanah Datar dan Forkompinda.
Dikatakan Irdinansyah, Tanahdatar tidak hanya mementingkan perencanaan tetapi juga pelaksanaannya sesuai yang menjadi indikator penilaian.
“Alhamdulillah, Tanahdatar tidak hanya terbaik dalam perencanaan tetapi saat ini Tanahdatar juga terbaik dalam pelaksanaan di tingkat Sumbar. Hal ini bisa dibuktikan untuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanahdatar yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016 mendapat prediket Sangat Tinggi (ST) dari Kementerian Dalam Negeri,” terang bupati.
Selain itu, Tanahdatar juga punya komitmen yang tinggi untuk pengelolaan keuangan daerah, di mana Tanahdatar sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dan juga di bidang pengawasan, Tanahdatar termasuk yang baik di Sumatera Barat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sudah berada pada level 3.
”Perencanaan pembangunan yang kita lakukan diikuti dengan realisasi pembangunan yang baik, indikator-indikator makro membaik,” sebut Irdinansyah.
Dengan diraihnya prestasi ini, sampai bupati diharapkan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian indikator-indikator pembangunan. ”Prestasi ini membanggakan sekaligus tugas berat bersama untuk mencapai target-target capaian nasional seperti penurunan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta adanya perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pembinaan kehidupan beragama dan lainnya,” ingatnya.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Tanah Datar Alfian Jamrah menambahkan capaian ini melalui proses yang panjang mulai dari seleksi di tingkat provinsi hingga nasional.
”Alhamdulillah lompatan yang luar biasa, setelah melalui tahapan penilaian yang cukup panjang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, terakhir kita dikunjungi tim penilai dari pusat untuk verifikasi lapangan karena masuk 10 besar nasional,” jelas Alfian.
Alfian sampaikan Tanahdatar sudah 3 kali berturut-turut terbaik di tingkat provinsi dan berjuang di tingkat pusat, tahun 2018 peringkat 7 nasional dan tahun 2017 masuk 14 besar nasional.
Presiden Joko Widodo mengajak daerah-daerah untuk terus memacu embangunan.
“Banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, jangan bekerja dengan cara-cara biasa saja, terutama untuk menjadi negara terbesar ekonomi ke-5 dunia,” sebut presiden.
”Kawasan industri sambungkan dengan kawasan wisata, sambungkan dengan industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat pertanian dan perkebunan, itu tugasnya daerah, sementara tugas (pemerintah) pusat membuat yang besar-besar, yang menengah dan kecil tugasnya daerah,” pesan Jokowi.
Jokowi mengatakan, reformasi birokrasi dan reformasi struktural harus betul-betul dijalankan.
“Kelembagaan dan perizinan di pusat dan daerah harus dipotong. Lembaga yang tidak efisien dan yang tidak memberikan kontribusi pada negara akan dihapus. Semakin simpel dan sederhana organisasi akan semakin cepat dan fleksibel dalam berlari dan memutuskan kebijakan. Jangan teruskan pola dan tradisi lama,” ingatnya. Acara penyerahan PPD 2019 ini juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan beberapa menko dan menteri kabinet kerja. (ant)