Korban Kekerasan Berbasis Gender Meningkat, NPWCC Datangi DPRD Sumbar

audiensi--Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima kedatangan NPWCC Sumbar untuk audiensi.

 PADANG, METRO–Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan.

Dalam upaya ini, NPWCC Sumbar mengadakan pertemuan dengan DPRD Sumbar, yang diterima langsung oleh Ketua DPRD, Muhidi, bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan ini membahas strategi optimal dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.

Direktur NPWCC Sumbar, Rahmi Meri Yenti, memaparkan bahwa sejak 2015 hingga 2023, sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender telah dilaporkan.

“Namun, penanganan kasus-kasus ini masih belum komprehensif sehingga kekerasan terhadap korban berisiko berulang,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kendala utama dalam penanganan, yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, merespons dengan tegas pentingnya langkah konkret untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan hasil yang maksimal.

“Semua masukan yang disampaikan perlu segera ditindaklanjuti. Kita harus memahami akar permasalahan agar kekerasan tidak terjadi berulang kali,” ujar Muhidi.

Ia juga meminta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak sebagai langkah pencegahan.

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan di Ruang Khusus II DPRD Sumbar pada Senin, (13/1/2025).

Lebih lanjut, Muhidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara masif berpartisipasi dalam menekan kekerasan terhadap wanita dan anak.

“Kolaborasi yang masif akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam menekan kasus kekerasan. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi perempuan dan anak,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk menyusun kebijakan strategis dan memperkuat kerja sama lintas sektor demi menyelesaikan masalah kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat. (hsb)

 

Exit mobile version