Bahas Pemaksimalan Potensi Kelautan dan Perikanan Sumbar, Gubernur Mahyeldi Bertemu Sejumlah Pimpina UPT-KKP RI

BAHAN POTENSI KELAUTAN— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pimpin pertemuan antara Pemprov Sumbar dengan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (8/8).

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Ba­rat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pemaksimalan potensi kelautan dan perikanan sangat penting untuk mendorong pembangunan dan menyejahterakan ma­sya­rakat. Hal itulah yang mendasari digelarnya pertemuan antara Pemprov Sumbar dengan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (8/8).

“Sangat penting bagi kita untuk terus bersinergi, antara Pemprov Sumbar dengan KKP RI dan pihak terkait lain, dalam memaksimalkan pemanfaatan ber­­bagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar di Sumbar. Pemaksimalan potensi maritim ini, semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mah­yeldi.

Mahyeldi menyebutkan, kekayaan potensi ma­ritim Sumbar dibuktikan oleh sebagian besar ma­sya­rakat di sepanjang pesisir pantai Sumbar yang memilih berprofesi seba­gai nelayan. Di sisi lain, Pemprov Sumbar menyadari peluang pasar ikan sangat besar untuk dapat dipenuhi, sehingga fasilitasi dan pembinaan terha­dap kelompok pembudidaya menjadi hal yang terus fokus dilakukan.

“Beberapa hari yang lalu kami mengunjungi De­sa Wisata Teluk Buo, Teluk Kabung Tengah, di Kecamatan Bungus Teluk Ka­bung. Di sana ada banyak peluang untuk membuat keramba apung ikan kerapu. Peluangnya sangat besar, nelayannya juga banyak, produksi pasarnya juga masih terbuka, tinggal kita menambah kerambanya. Ba­rang­kali ini sangat perlu dukungan dari KKP,” ucap Mah­yeldi lagi.

Melalui pertemuan ter­sebut, Mahyeldi berharap segala potensi mulai dari ikan kerapu, lobster, ikan tuna dan lain sebagainya, dapat disinergikan. Terlebih, saat inu nilai tukar nelayan masih ren­dah, yaitu masih di bawah angka 1.100. Ia pun meyakini sinergitas Pempron dan Pemerintah Pusat akan berdampak langsung pada peningkatan nilai tukar nelayan tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, unsur pimpinan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pa­dang; Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang; Badan Pengendalian Pengawasan Mu­tu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang; Loka Kawasan Konservansi Per­airan Nasional Pekanbaru-Satker TWP Pich, Pang­katan PSUKPL Ampulo, Asisten II Setdaprov Sumbar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, dan Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar. (fan)

Exit mobile version