PADANG, METRO–Status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di tiga daerah, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota PaÂdang Panjang, pada 11 Mei lalu akan berakhir 9 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Hansastri mengungkapkan, penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak. Karena itu, Hansastri meÂngucapkan terimakasih atas bantuan dan perhaÂtian, kerja keras dan kordinasi yang dilakukan seluruh pihak. Mulai dari PreÂsiden RI, Joko Widodo (Jokowi), para menteri, kepala lembaga, kepala dan pengurus organisasi terkait. Termasuk TNI dan Polri yang bekerja keras di lapangan.
Hansastri mengungÂkapkan, data terakhir, korban bencana yang meÂninggal sebanyak 63 orang. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban yang maÂsih dilakukan pencarian sebanyak 10 orang.
“Saat ini sudah 27 hari setelah pencarian. Teman-teman tim di bawah koordinasi Basarnas masih laÂkukan pencarian,” ungkap Hansastri didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy RiÂnaldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6) di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar.
Hansastri menambahkan, dari 10 korban yang masih dicari, sebanyak 8 keluarga korban sudah mengikhlaskan. “Dua keluarga korban lagi sedang dilakukan koordinasi deÂngan pihak keluarga untuk mengikhlaskan. “Karena setelah status tanggap darurat berakhir 9 Juni, kita akhiri pencarian korban,” terangnya.
Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di peÂngungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluarga. Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur uÂmum yang masih berdiri di tingkat nagari.
Pada kesempatan itu, Hansastri juga menyampaikan data informasi korban, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana per kabupaten kota. Di mana, bencana berdampak 4.064 orang mengungsi, rumah rusak sebanyak 1.110 unit, rumah terdamÂpak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan baÂngunan lainnya (2 unit).
Bencana yang terjadi juga berdampak terhadap kerusakan sarana perdagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pamsimas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total kerugian yang ditimbulkan menÂcapai Rp516 miliar,” ungkap Hansastri yang pada kesempatan itu juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemeÂrintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar.
Hansastri mengÂungÂkapkan, dukungan penaÂnganan selama status tangÂgap darurat dari pemerintah pusat cukup besar. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama lengkap dengan deÂputi di lokasi bencana. Juga ada kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membawa bantuan langsung kepada korban bencana.