Tahun 2024, dana DAK untuk membangun lagi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kita harus mempunyai KRIS ke depannya, kalau tidak kita tidak bisa lagi bekerjasama dengan BPJS. “Selain itu, kita juga mendapatkan dana DAK sebesar Rp 5,3 Milyar, untuk membangun ruangan operasi yang lebih representatif. Karena ruangan operasi sekarang hanya satu, kecil dan belum representatif. Sementara untuk labor kita juga tingkatkan, di tahun 2024 kita sudah mendapat anggaran untuk labor kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp 16 Milyar yang direncanakan dibangun di By Pass Pariaman,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Yota Balad saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Kesehatan tahun 2023 menyatakan kesehatan adalah ujung tombak untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Tidak hanya bagi Kota Pariaman, tetapi pemerintah pusat pun sudah mencanangkan bahwa kesehatan menjadi upaya transformatif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yota Balad menegaskan, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, namun harus didukung oleh lintas sektor terkait.
“Salah satu upaya untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat tersebut ialah dengan memperhatikan berbagai aspek kesehatan, terutama kesehatan anak saat dalam kandungan, di mana sejak dari perkembangan janin di dalam perut ibunya ini sudah menjadi perhatian,” ungkapnya. Ia mengungkapkan, sebelumnya DAK Dinas Kesehatan Kota Pariaman senilai Rp11 miliar, dan pada tahun 2024 akan meningkat menjadi Rp20 miliar.
Menurut Yota Balad, Pemko Pariaman telah berupaya menjalankan program nasional terutama di bidang kesehatan, dan telah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Di mana kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Kota Pariaman mencapai 99,6% dari sekitar 98 ribu jiwa total penduduk Kota Pariaman. Di samping itu, lanjut dia, Kota Pariaman telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan hingga 100 persen.
Sehingga, kata dia, kini tidak ada lagi ‘WC terpanjang’ (sebutan untuk pantai yang dulunya dijadikan tempat buang air besar) di Kota Pariaman. “Deklarasi ODF ini merupakan perwujudan dari perilaku hidup sehat. Keberhasilan ODF 100 persen tidak terlepas dari kerja sama OPD di lingkungan Pemko Pariaman, mulai dari dinas sampai ke desa dan kelurahan,” kata Yota Balad. (***)