Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Perampasan Tanah (GAPT) menggelar unjukrasa ke gedung DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi soal perampasan tanah masyarakat yang dilakukan aparat.
PADANG, METRO–Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Perampasan Tanah (GAPT) berunjukrasa ke DPRD Sumbar, Selasa (22/9). Ratusan demontran tersebut meneriakan yel-yel ”Kembalikan Hak Rakyat”, yang bergemuruh pelataran gedung DPRD Sumbar.
Ratusan massa tersebut didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Massa itu merupakan masyarakat yang berasal dari 9 kenagarian yang menuntut tanah mereka yang diambil secara paksa oleh aparat dan pemerintah. ”Kembalikan hak rakyat, rakyat harus merdeka, hidup rakyat,” ujar para demonstran.
Masyarakat yang menamakan dirinya GAPT itu melakukan demonstrasi karena tidak terima tanah tempat mereka mencari kehidupan selama ini diambil secara paksa. Bahkan, ada yang dijanjikan akan diberikan ganti rugi tetapi tidak diberikan.
”Saya masyarakat yang bermukim di jalur Bypass Padang yang dijanjikan akan diberikan ganti rugi atas tanah kami yang dipakai pemerintah, tapi hingga saat ini kami masih belum menerima ganti rugi tersebut,” ujar salah satu demonstran dari Bypass yang tidak ingin disebutkan namanya itu.
Tidak hanya massa yang berasal dari Kota Padang, masyarakat juga ada yang berasal dari Pesisir Selatan, Agam dan Dharmasraya yang tanahnya diambil paksa oleh beberapa perusahaan.
“Saya dari Lunang Selaut, tanah kami dirampas oleh salah satu PT yang berada di sana dan kami juga dikalahkan saat persidangan,” ujar Rony salah satu demonstran dari Pesisir Selatan.
Bahkan, masyarakat yang berasal dari Tunggulhitam, Kota Padang juga menuntut haknya yang diambil paksa aparat. “Kami masyarakat dari Tunggul Hitam tidak terima tanah kami diambil alih secara paksa oleh aparat. Bahkan, kami diancam oleh aparat tersebut,” ujar salah satu demonstran, Daniel Sutan Makmur.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang juga merupakan mantan ketua Komisi I DPRD Sumbar, Muzli M Nur menyambut, aspirasi masyarakat tersebut beberapa menit setelah masyarakat menunggu.
“Kami anggota DPRD Sumbar sedang melakukan pembahasan APBD Perubahan, jadi anggota komisi satu tidak bisa menemui masyarakat dan saya nanti akan menyampaikannya kepada komisi satu,” ujar Muzli.
Dalam aspirasi masyarakat tersebut, Muzli yang mewakili anggota DPRD Sumbar pada demonstrasi tersebut, akan memproses keluhan masyarakat tersebut. “Kami akan memeriksa berkas-berkas yang ada terlebih dahulu dan tuntutan masyarakat ini akan kami proses,” sambung Muzli. (cr10)