Komitmen Bidang Aplikasi Jaga Perizinan
JAKARTA, METRO – Sawahlunto meraih penghargaan atas komitmen untuk bidang Aplikasi Jaga Perizinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (6/12). Penghargaan yang diberikan atas komitmen Pemko Sawahlunto dalam menjaga perizinan melalui Dinas Satu Pintu tersebut, diterima langsung Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta dari pimpinan KPK, Saut Situmorang.
Sawahlunto menjadi satu-satunya nominasi untuk Aplikasi Jaga Perizinan, yang dinilai telah melakukan keterbukaan dalam pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dalam pelayanan terbuka yang telah dilakukan dengan sistem online itu, memberikan jaminan kepada masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dan lebih transparan.
Saut Situmorang mengatakan, keterbukaan dalam pelayanan satu pintu yang dilakukan, memberikan kepastian integritas aparat yang memberikan pelayanan. Selain itu, dengan pelayanan yang dilakukan menciptakan transparansi perizinan, kepastian hukum yang jelas terhadap para pengusaha, serta memberikan jaminan terhadap investor yang membawa investasi bagi pengembangan daerah maupun mendorong roda perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan itu, KPK juga meluncurkan panduan anti korupsi, yang diberikan KPK kepada Kadin. Tujuannya, swasta sudah memiliki acuan bagi dunia usaha, yang dibuat bersama OJK, BPK, KPK, serta Kadin sendiri sebagai pihak swasta.
Penyerahan penghargaan di Hakordia 2018 itu, bertujuan untuk memotivasi seluruh elemen yang ada di Indonesia, bersama-sama menciptakan Indonesia bebas dari korupsi. Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, penghargaan ini bukan akhir dari upaya untuk memberantas korupsi, namun awal dari upaya memperbaik daerah dan negara ini dari kegiatan korupsi.
“Kerja keras masih kita perlukan untuk terus memperbaiki ini, termasuk yang belum menerima penghargaan. Kami apresiasi yang telah mendapatkan penghargaan ini,” ujar Agus Raharjo.
Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta mengatakan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan yang diberikan, khususnya di bidang perizinan. Bagi Deri Asta, pelayanan perizinan memiliki dampak yang sangat besar terhadap daerah. Mulai dari kepastian investasi, peluang kerja, upaya mengatasi pengangguran, serta peningkatan perekonomian masyarakat. “Kita akan terus sempurnakan sistem yang telah ada. Sehingga ke depan perizinan semakin memudahkan masyarakat, investor dan pelaku usaha baik UMKM maupun yang berskala besar,” ujar Deri.
Penilaian terhadap penerima penghargaan KPK sendiri, dilakukan tanpa diketahui mereka yang menilai. Penilaian dilakukan tim koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang ada di setiap daerah. (zek)