Kabut asap melanda Kota Bukittinggi.
PADANG, METRO–Kabut asap yang melanda langit Sumbar dalam beberapa hari belakangan telah membuat kalang kabut semua orang. Asap kiriman dari provinsi tetangga, yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan ini menimbulkan kerugian, baik kerugian secara kesehatan ataupun kerugian secara kesejahteraan.
Hal ini diungkapkan oleh Indang Dewata, Ketua Persatuan Cendekiawan Lingkungan Hidup (Perwaku) Sumbar saat rapat dengar pendapat atau hearing bersama Komisi V DPRD Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (9/9). ”Pemerintah Provinsi Sumbar tidak boleh tinggal diam dalam hal kabut asap ini,” kata Indang.
Mantan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapeldalda) Kota Padang ini menambahkan sudah banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kabut asap.
Namun, provinsi tetangga hanya acuh tak acuh, bahkan tak ada memberikan ganti rugi sedikitpun akibat kerugian yang ditimbulkan.
Sementara itu, Prof Nasfryzal Carlo dari Badan Kerjasana Pusat Studi Lingkungan Hidup (BKPSL) Universitas Bung Hatta berujar jika sekarang ini fokus pemimpin daerah terhadap lingkungan hidup masih sangat kurang. “Padahal persoalan lingkungan hidup ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Pernyataan guru besar UBH ini dikuatkan oleh Dr Abdul Razak dari Pusat Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Padang, bahwa pemerintah masih belum ada keinginan untuk memperbaiki lingkungan hidup. “Terbukti dari penelitian yang saya lakukan bersama teman-teman dari 24 penelitian, dukungan dana dari pemerintah hanya sedikit,” katanya.
Dalam hearing yang juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar ini mempertanyakan tentang langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi kabut asap agar tidak menganggu kesehatan masyarakat.
Rosnini Syafitri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menyatakan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan BPBD Sumbar. “Adapun langkah yang telah kita lakukan adalah membuat surat edaran kepada bupati/walikota dan puskesmas untuk bersama-sama melakukan pencegahan agar kabut asap tidak menimbulkan penyakit terhadap masyarakat,” katanya.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan pengecekan debu dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Mochlasin mengatakan, akan mendukung semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengantisipasi kabut asap.
Sedangkan untuk para akademisi, Mochlasin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian terhadap kabut asap dan segera mengupayakan untuk menganggarkan secara khusus para akademisi yang fokus kepada lingkungan hidup dengan cara mendorong gubernur yang akan datang untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup. (cr11)