PADANG, METRO–Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy meminta proses hibah lahan milik Pemprov Sumbar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diselesaikan secepatnya. Rencananya, lahan yang dihibahkan itu digunakan untuk penambahan lahan Balai Besar BNPB Regional Sumatera yang hadir dengan memanfaatkan Gudang UPT Pusat Pengendaloan dan Operasional (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumbar di Jalan Padang-Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
“Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini rencananya di Kota Padang. Butuh penambahan lahan 1,3 hektar. Minimal butuh dua hektar. Ada tanah Pemprov Sumbar milik Dinas Pertanian Sumbar,” ujar Audy saat rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muhabezi, Kamis (13/1) di Ruang Rapat Kerja Wagub Sumbar. “Kita kejar secepat mungkin aset milik Pemprov Sumbar ini diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi tinggal penambahan lahan di Dinas Pertanian,” tambah Audy.
Untuk proses hibah ini menurut Audy, yang dilihat terlebih dahulu peruntukan tanahnya. Kemudian proses administrasinya. Sekarang prosesnya sedang berjalan dan anggarannya pun sudah disiapkan. Penambahan lahan untuk Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini dibutuhkan secepatnya. Pasalnya, Balai Besar BNPB Regional Sumatera yang memanfaatkan UPT Pusdalops BPBD Provinsi Sumbar itu, menurut Audy, kondisi gudangnya sekarang penuh dengan logistik dan sarana pra sarana lainnya. ‘Kami ingin cepat prosesnya. Tinggal penambahan lahannya saja. Apalagi Balai Besar BNPB ini akan menjadi tempat vokasional. Kami sangat siap dan pasti mendukung,” tegasnya.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi menyambut baik rencana BNPB menjadikan Sumbar sebagai lokasi berdirinya Balai Besar BNPB Regional Sumatera. “Dengan kehadiran balai besar ini, maka Sumbar menjadi pusat penanganan bencana di Sumatera. Kalau lahan yang ada untuk balai besar ini kurang luas, perlu kita siapkan. Kita butuh sugesti dari pemerintah pusat. Sumbar sulit berkembang dengan status rawan bencana,” tegas Kader Partai Gerindra ini.
Supardi menambahkan,terkait kebutuhan penambahan lahan, harus ada alternatif lahan lain yang bisa dimanfaatkan, tanpa menggusur lahan Dinas Pertanian yang lokasinya berdekatan dengan UPT Pusdalops BPBD Sumbar saat ini. “Meski lahan Dinas Pertanian Sumbar yang berdekatan yang ada saat ini. Namun, kita masih punya lahan aset Pemprov Sumbar di lokasi lain yang lebih juga representatif dan masih kosong. Ini juga bisa jadi alternatif,” terangnya.
Karena itu, untuk menentukan lokasi penambahan lahan ini menurutnya, Pemprov Sumbar harus mendiskusikannya dengan DPRD Provinsi Sumbar terlebih dahulu. “Saya berharap ini didiskusikan dengan DPRD. Karena ini tanah provinsi yang akan dihibahkan ke instansi vertikal pemerintah. Kita welcome tapi perlu ada alternatif. Termasuk apa yang perlu kami support dari DPRD nantinya. Apakah akses jalan dan sanitasinya yang jadi bagian untuk mempersiapkan ini,” tegasnya.
Supardi juga mengingatkan, Pemprov Sumbar melalui BPBD Provinsi Sumbar juga harus siapkan segala sesuatu terkait penanggulangan bencana. Karena pemerintah pusat menjadikan Sumbar sebagai lokasi Balai Besar BNPB Regional Sumatera, tentu pertimbangannya tidak sembarangan. “Perhatian terhadap kebencanaan juga perlu disiapkan. Karena dengan kehadirkan balai besar ini, Sumbar akan dikunjungi provinsi lain. Perlu mapping wilayah sehingga ada pemetaan bencana. Setiap bencana bisa dilihat berapa korban dan kerugian dengan hitungan jam per hari. Ancaman bencana di Sumbar itu tidak hanya gempa tektonik dan vulkanik. Juga ada longsor, banjir dan lainnya. Jangan sampai ada balai besar tapi penanganan bencana kita lelet,” katanya. “Kita masih kewalahan dalam mengatasi bencana. Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Jadi Sumbar harus siap dalam penanggulangan bencana,” tegasnya lagi.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zahermann Muhabezi mengatakan, gagasan didirikannya Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini muncul saat BNPB dipimpin oleh Doni Monardo. Pertimbangannya saat itu, bencana silih berganti dari Sabang sampai Merauke, dengan jarak yang sangat jauh.
Salah satu kendala saat penanggulangan bencana yakni, melakukan suplay logistik dan peralatan ke daerah bencana. “Kesulitannnya jika mendatangkan logistik dan peralatan dari BNPB ke daerah lokasi bencana yang menempuh jarak cukup jauh,” terangnya.
Karena itu, BNPB membentuk pusat logistik dan peringatan dini dan kesiap-siagaan yang diserahkan ke daerah. Sehingga akhirnya keluarlah kesimpulan perlu dibentuk balai besar regional per wilayah.
BNPB menurutnya, rencananya akan mendirikan balai besar di Kota Padang, Surabaya, Kupang, Banjarmasin Gorontalo, Ambon. “Kemudian juga ada dua alternatif daerah lain, yakni, Biak atau Manokwari. Tapi kemungkinan di Biak. Dengan adanya balai besar, tidak perlu mengirimkan logistik dari Jakarta. Sehingga memotong waktu dan jarak,” ungkapnya.
Zahermann menambahkan, awalnya Balai Besar BNPB Regional Sumatera ini harusnya sudah mulai disiapkan September 2021. Tapi karena terkendala pergantian kepemimpinan Kepala BNPB, dan sarana dan prasarana serta SDM belum memadai, maka direncanakan akhir Januari 2022 persiapannya harusnya sudah selesai. Sehingga bisa diresmikan awal Februari 2022. “Balai besar di Kota Padang ini kita jadikan rule model atau pilot project untuk untuk enam balai besar lainnya nanti di Indonesia,” harapnya.(fan)