SAWAHAN, METRO
Penerimaan siswa baru melalui PPDB tingkat SMP di Kota Padang akhirnya menuai pro dan kontra. Banyak SMP swasta di Kota Padang terancam ditutup karena tidak memiliki siswa.
Akibatnya, sebanyak 54 orang kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta yang ada di Kota Padang mengadukan nasib sekolahnya ke DPRD Kota Padang, Rabu (29/7).
Ketua MKKS SMP Swasta Kota Padang, Eni Farida menjelaskan, bahwa pada saat ini banyak SMP swasta di Kota Padang tidak memiliki murid yang disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar (rombel) dan pengadaan sekolah filial di Kota Padang. Dampaknya, guru-guru di SMP swasta berpeluang diberhentikan karena sekolah tidak mempunyai siswa untuk diajar.
“Keadaan seperti ini telah terjadi pada tahun ajaran 2004 yang lalu. Pada saat itu Pemko Padang membangun SMP 40 Padang yang berada di samping SMP Maria Padang. Hasilnya, SMP Maria tutup, karena wali murid menyekolahkan anaknya ke SMP 40,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia mengajukan keluhan kepada DPRD Kota Padang tentang pelanggaran dari Permendikbud Nomor 40 Tahun 2019 tentang PPDB seperti Pasal 27. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebih daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenanganya.
Selain itu terangnya, Dinas Pendidikan sesuai kewenanganbya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. “Saat ini pemerintah hanya mendengar desakan dari masyarakat dengan menambah rombongan belajar, sekolah filial, dan juga sekolah SMP negeri yang baru. Pada saat ini rombongan belajar dari 32 orang siswa menjadi 34 orang siswa,” ungkapnya.
Eni menjelaskan, yang paling memiriskan labor sekolah pun dijadikan lokal hanya demi menampung aspirasi masyarakat. Jika pemerintah tetap melakukan hal seperti ini, guru-guru di sekolah swasta yang rata-rata bergaji Rp1 juta berpeluang diberhentikan karena sekolah tidak dapat menggaji para guru lagi. “Apakah ini yang kita ingini bersama,” tandasnya.
Ia menjelaskan, bahwa siswa yang mendaftar di SMP swasta masih berjumlah 1.030 orang di 54 sekolah swasta di Kota Padang dari 158.383 jumlah siswa yang tamat Sekolah Dasar (SD). Seharusnya yang melamar di SMP swasta yang ada di Kota Padang sudah diangka tiga ribu peserta didik.
“Sebagai contoh, pada saat ini, SMP PGRI 2 baru memiliki dua orang siswa yang mendaftar, SMP Yos Sudarso 13 orang, SMP Baiturrahmah 3 orang, SMP PGRI 4 8 orang, dan masih banyak sekolah SMP swasta yang mengeluhkan kurangnya jumlah siswa,” tukasnya.
Selain itu terangnya, siswa yang telah bersekolah di SMP Semen Padang karena memiliki surat keterangan tidak mampu bisa bersekolah di sekolah 11 Padang. Setelah ditelusuri, keempat orang siswa ini berasal dari keluarga yang mampu.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen mengatakan, bahwa DPRD mempunyai kewajiban menampung semua keluhan dari masyarakat dan menyampaikan ke Pemko Padang untuk dapat ditindaklanjuti agar dapat dicarikan jalan keluarnya
“Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kota Padang harus membicarakan secara bilateral dengan perwakilan dari SMP swasta yang ada di Kota Padang untuk dapat dicarikan solusi terbaiknya,” kata kader PKS ini.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul menjelaskan bahwa sebanyak 4.856 orang siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah. Jumlah tersebut menjadi celah bagi sekolah swasta dalam merekrut murid-murid.
Ia menjelaskan juga, bahwa pada saat ini Pemko Padang telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan yang sebelumnya 20 persen dari APBD menjadi 34 persen. Sekolah SMP swasta harus meningkatkan kuwalitasnya agar dijadikan pilihan bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan.
Saat ini kata Amasrul, terdapat 4.856 orang siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah lanjutan. Selanjutnya, Wali Kota Padang telah menyuruh lurah-lurah untuk mendata siswa yang belum bersekolah untuk dapat ditindaklanjuti.
“Pemko pada saat ini mendorong usia sekolah untuk dapat bersekolah baik di sekolah negeri maupun disekolah swasta. Akan ada bantuan beasiswa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah agar siswa dapat bersekolah,” ucap mantan Kadinsos Padang ini
Mendapat jawaban seperti itu, Eni Farida yang merupakan kepala sekolah SMP Murni mengatakan tidak percaya terdapat 4.856 orang tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Kota Padang.
“Saya tidak yakin di Kota Padang terdapat 4.856 orang tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Kota Padang. SMP negeri saja berjumlah 45 sekolah. Apalagi mereka menjelaskan SMP negeri hanya menampung 8.657 orang siswa. Kalau diatas kertas saja saya percaya. Tapi untuk faktanya saya tidak percaya,” tegasnya. (ade)