KHATIB, METRO – Sudah satu pekan lebih, warga Kota Padang kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama jenis solar. Bahkan, sopir truk pun terpaksa untuk menginap di SPBU untuk mendapatkan solar. Antrean panjang dan menumpuk juga menjadi pemandangan yang gampang ditemui di setiap SPBU ketika truk Pertamina sampai di SPBU—pertanda premium dan solar sudah masuk.
Senin (11/11) siang, di SPBU Khatib Sulaiman, SPBU Aiatawa, hingga SPBU Lubukbuaya, kendaraan mengular hingga ke jalan raya. Di SPBU Khatib misalnya, antrean jauh sampai ke showroom Gadjah Motor. Macet minta ampun.
Truk-truk, travel, Trans Padang, minibus ambulans yang tidak biasa mengisi BBM di SPBU pusat kota ini, terlihat mengantre. Begitu pula di SPBU Lubukbuaya. Jejeran truk dan kendaraan besar mengular hampir sekitar 1 km dari SPBU.
Kemacetan tersebut membuat masyarakat resah dan terhambatnya mobilitas arus lalulintas. Antrean kendaraan membuat ruas jalan terpakai hingga separoh, bahkan menghambat aktivitas jual beli seperti menghalangi perkantoran, toko, dan rumah makan di sekitar SPBU. Sayangnya, dengan kondisi seperti itu tak terlihat ada aparat kepolisian yang menjaga SPBU. Padahal itu adalah alat vital negara.
Salah satu pengguna jalan, Dewi (34), mengatakan kemacetan membuat urusan Masyarakat terhambat. “Dulu antre premiun jadi macet. Sekarang, ditambah dengan truk-truk. Pemerintah nampaknya adem ayem saja dengan permasalahan ini, tidak ada solusi yang kongkret. Saat ini kita dimana-mana sudah dikepung dengan yang namanya antrean BBM,” kata mahasiswi PTN Padang itu.
Sementara sopir ekspedisi, Roni (38) mengatakan, dia sudah merugi karena langkanya solar. “Saya seharusnya harus berangkat ke Dhamasraya hari ini. Karena solar langka terpaksa ditunda,” keluh sopir ekspedisi itu
Pengendara mobil solar lainnya, Jupri ( 45) menyebutkan sulitnya mendapatkan bahan bakar juga berdampak pada penghasilannya. Karena, waktunya lebih banyak tersedot untuk mengantre BBM.
“Mendapatkan solar sekarang sulit, kita harus antrean dulu, sekitar satu sampai dua jam. Baru dapat giliran, jadi waktu kita hanya habis untuk mengisi BBM,” sebut sopir mobil kanvas tersebut.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar pun sudah geram atas kondisi BBM yang berlarut-larut tersebut. Sebab, sulitnya BBM akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, pemprov pun melayangkan surat kepada pihak Pertamina.
Sekda Sumbar Alwis dalam keterangan persnya, Minggu (10/11) menyebut, surat ini menindaklanjuti kerisauan masyarakat atas kesulitan BBM sejak beberapa hari belakangan. Surat pemprov tersebut dikirimkan ke Pertamina melalui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar. Isinya agar Pertamina memenuhi kuota BBM agar tidak lagi langka di pasaran.
“Kami berharap Pertamina dapat segera menindak lanjuti kelangkaan BBM. Antrean di SPBU ini juga membuat jalan macet. Ini menganggu kelanjaran arus lalu lintas,” sebut Alwis.
Selain itu, Alwis juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan jangan sampai memborong kebutuhan BBM berulang-ulang ke SPBU. Masyarakat diharap memakai BBM sesuai kebutuhan kendaraan, sehingga antrean panjang bisa diminimalisir.
Sementara Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo, mengatakan antrean di SPBU karena konsumsi BBM jenis solar sedang meningkat. Hal ini dipicu kendaraan industri yang tidak sepatutnya pakai solar bersubsidi ikut terlibat membeli.
Kondisi di lapangan, ketika operator SPBU mengingatkan sopir truk industri, mereka malah mendapat perlawanan. Sesuai temuan BPH Migas, menurut Roby, BBM jenis solar di Sumbar banyak digunakan oleh kendaraan industri. Hal ini jelas tidak sesuai peruntukan, karena menurut Perpres 1919 Tahun 2014, kendaraan industri tidak berhak menggunakan solar.
Namun faktanya, Pertamina sudah menyalurkan solar, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Hingga September 2019, total penyaluran mencapai 114 persen atau lebih banyak 14 persen dibandingkan kuota.
“Kami berkoordinasi dengan Pemda dan aparat. Mohon untuk pengawasan dan jika perlu, penindakan terhadap konsumen yang menyalahgunakan solar. Tanpa pengawasan ketat, maka antrian akan terus berlanjut. Padahal penyaluran tidak bisa ditambah karena sudah melebihi kuota,” katanya.
Pertamina mengaku juga terus meningkatkan pengawasan di SPBU dengan cara menekankan-nya untuk menyalurkan BBM sesuai peraturan.Di sisi lain, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan di beberapa SPBU memang ditekukan adanya antrean kendaraan. Namun pihaknya menyayangkan, banyak yang antre untuk mendapatkan BBM jenis Solar khususnya, ternyata kendaraan-kendaraan industri. Yang sejatinya kendaraan indsustri tidak berhak pakai solar subsidi.
“Yang membuat antrean itu kendaraan industri yang seharusnya menggunakan solar non subsidi. Terkait persoalan ini, Pertamina di sisi lain, terus meningkatkan pengawasan pada SPBU. Kami terus menekankan pada SPBU agar penyaluran sesuai peraturan. Jika SPBU melanggar, jadi kewenangan Pertamina untuk menindak,” kata Roby.
Roby menjelaskan, meskipun begitu, kondisi di lapangan, ketika operator SPBU mengingatkan ke supir truk industri malah mendapat perlawanan. Bahkan, para sopir mengancam akan melakukan demo jika tidak diberikan solar subsidi. Di sisi konsumen inilah, harus ada pengawasan yang lebih ketat.
“Kami sudah koordinasi dengan Pemprov Sumbar. Senin pagi ada rapat dengan Pemprov. Dalam waktu dekat, akan ada sosialisasi kepada seluruh industri pertambangan dan perkebunan Sumbar, serta transportir masing-masing industri, agar tidak lagi menggunakan Solar subsidi dan beralih ke Solar non subsidi. Sebagaimana diatur dalam Perpres 191 tahun 2014,” pungkasnya. ((cr1/rgr)