PADANG, METRO – Dipicu terseok soal anggaran, akhirnya Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan sebagai pengelola Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus, Senin (28/10) menyerahkan aset kepada Kemenhub dalam hal ini pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Padang Dian Fakri saat rapat koordinasi kemarin di Kantor Dishub Sumbar.
Dermaga yang dibangun sejak 1993 dan diopersionalkan pada 1996 ini, kini rawan ambruk karena tiang penyangga banyak yang bergeser. Selain itu faktor usia dan faktor alam yakni gempa bumi yang terjadi, sehingga membutuhkan renovasi. yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar rupiah
”Alhamdulillah, aset dan penyelolaan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus ke Mentawai itu kini sudah diserahkan kepada pihak Kemenhub dalam hal ini pihak BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kepala BPTD Wilayah III, Provinsi Sumbar Ariyandi Ariyus S.SiT, MM didampingi Kasi LLAJ Efrimon S.SiT,. MM dan Kasi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Herwanto Amd, LLAJ, SIP, kepada POSMETRO usai rapat kemarin.
Dikatakan Ariyandi Ariyus, sangat rawannya pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus tersebut membutuhkan perhatian khusus. Beberapa kali dihantam gempa besar, belum pernah direnovasi. Untuk perenovasian secara besar besaran ini, pihak BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar pada 1918 lalu sudah berupaya melakukan dengan melakukan penyangaan dengan ban bekas. Lantai dan di beberapa bagian lain terlihat sangat parah sekali.
Menghindari terjadinya korban nyawa manusia, sebut Ariyandi Ariyus, Wali Kota Padang Mahyeldi bahkan memberikan surat ederan tertanggal 28 Oktiber 2019, dengan surat Nomor: 550/1155/01 Dishub-pd/2019 tentang pembetasan kendaraan yang melintas dermaga pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus. Dalam rangka menjaga keselamatan pengguna Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus, adanmya pergeseran pilar penyangga itu, maka untuk kendaraan dengan jumlah sumbu lebih dari 2 suimbu tidak diperkenankanbn melintasi dermagha terhitung 1 November 2019. hingga batas waktu yang beltyum ditentyukan.
”Untuk perenovasian pelabuhan yang dikelola di Sumbar, pemerintah pusat akan mengucurkan dana melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI dengan dana APBN senilai Rp37 miliar untuk melakukan perenovasian beberapa pelabuhan penyeberangan yang ada di Sumatera Barat, termasuk Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus. Ini diperkirakan akan dilakukan perenovasian secara besar besaran pada 2020,” tegas Ariyandi Ariyus.
Ditambahkan Kasi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Herwanto Amd, LLAJ, SIP, didampingi Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Perintis Bungus Jonimun SH kepada POSMETRO, mengatakan, bahwa sebenarnya pihak BPTD Wilayah III Sumatera Barat sudah beraksi. Sejak 2017, pihak BPTD Wilayah III Sumbar sudah menindaklanjuti surat Wako No.552//663/Dishub/VIII/2017 prihal pengelolaan penyebrangan.
Bahkan kedepan jika ditehab pelabuhan Perintis Bungus itu, BPTD Wilayah III Sumbar akan merubah dari bobot GT 500 menjadi GT 2000 untuk lebih aman. Pada 2018 pihak BPTD pun mengusulkan DED. Selain itu pada 2019 lalu untuk persiapan pembangunan kita sudah menghitung anggaran dan diusulkan pada 2020 pembangunan pelabuhan Penyeberangan Bungus akan dilaksanakan.
“Jadi sebelum mencuatnya persoalan ini, kita sudah menyikapi terlebih dulu,” sebut Herwanto.
Lebihjauh dikatakan Herwanto, sebenarnya bukan pelabuhan Perintis Bungus saja yang terancanm ambruk. Hal serupa juga dialami oleh pelabuhan penyeberangan Siberut, Sipora dan Sikakap yang butuh perenovasian. Pengembangan pelabuhan penyeberangan bahkan dilakukan oleh pihak BPTD Wilayah III Sumbar. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pasaman Barat, Pariaman dan Pesisir Selatan juga kita pelototi. “Yang jelas, untuk saat ini, kita lebih fokus dulu perbaikan pelabuhan penyeberangan Bungus,” tegas Herwanto.
Kepala Dinas Perhubungan Padang Dian Fakri mengaku sudah mendapat perintah dari Wali Kota Padang Mahyeldi dan sebelumnya juga pihak BPTD Wil III Pemprov Sumbar, Dishub Padang dan Sumbar sudsah rapat. Alhasilnya akhirnya Senin (28/10) ini secara resmi aset dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus kamis erahkan kepada Kemenbhub RI dalam hal ini BPTD Wil III Prov Suiimbar.
“Pada prinsipnya dalam rapat kemarin, pihak kita mencari solusinya bagaiamana warga yang hendak menuju Mentawai sekitar atau sebaliknya selamat dari bahaya,” katanya yang mengakui Padang ‘angkat tangan.’
Disinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkap Dian Fakri, pelabuhan penyeberangan yang saat ini dikelolanya dibebani target PAD sebesar Rp9 miliar per tahun. Sayangnya, kata dia, target tersebut tidak bisa tercapai, bahkan hal demikian sudah terjadi bertahun-tahun.
“Target PAD saya rasa gak benar ini. Soalnya di sepanjang tahun, Rp500 juta saja tidak pernah tercapai, cuma Rp300 juta setelah itu kurang sedikit. Sekarang targetnya mencapai Rp9 miliar, gimana itu,” tandasnya.
Ketua Organda Sumbar Budi Syukur kepada POSMETRO saat diminta tanggapannya tentang surat edaran Wako ini, mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Kepulauan Mentawai.
”Jika kendaraan yang akan menuju Mentawai dibatasi sumbunya kami khawatir akan terjadi gangguan soal tingginya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pembangunan di Mentawai akan berdampak hebat karena pelarangan ini. Pada prinsipnya kamiu mendukung, tentu saja harus ada pembicaraan yang mendalam dulu antara pihak pihak yang terkait,” jelas Budi Syukur. (ped)