ADINEGORO, METRO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim diri Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai di DPR RI yang tidak pernah tersandung kasus korupsi. Menurut Andre, hal itu salah satunya disebabkan Gerindra tidak pernah memungut “setoran” kepada kader yang duduk di legislatif.
“Saya ingin informasikan ke publik soal partai Gerindra, kalau publik melihat partai Gerindra adalah satu-satunya partai di DPR RI yang tidak ada satu pun DPR RI nya ditangkap KPK,” kata Andre.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Pak Prabowo itu secara rutin dan berkala, dan juga pimpinan fraksi selalu mengumpulkan seluruh anggota fraksi untuk diingatkan, bahwa Anda bukanlah politisi tapi Anda adalah pejuang politik yang ditugaskan oleh partai dan rakyat untuk mengabdi kepada rakyat, dan itu secara rutin dan berkala,” tambahnya.
Selain itu, Andre Rosiade yang juga anggota Badan Komunikasi Gerindra ini menyebut kalau Partai Gerindra tidak pernah memungut biaya apapun kepada kadernya yang akan maju mencalonkan diri di pileg atau pilkada. Andre menyebut, semoga anggota DPR RI periode selanjutnya juga bebas dari korupsi.
“Contoh diri saya pribadi, saya calon anggota DPR RI sampai terpilih, partai tidak pernah memungut uang seperak pun dari saya. Bahkan pimpinan mendorong saya ikut pilkada gubernur, saya tidak mau, untuk maju jadi Gubernur Sumatera Barat, dengan bisa mencalonkan sendiri Gerindra 14 kursi di DPRD provinsi Sumbar, kita bisa maju sendiri tiket sudah di tangan, saya pun diminta pimpinan tanpa mengeluarkan seperak pun uang,” bebernya.
Bahkan menurut dia, pimpinan Partai Gerindra selalu mendorong para kader untuk maju.
“Nah ini yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Dahnil itu disiapkan jadi calon Walkot Medan juga tidak dimintai uang, malah kita disupport oleh Pak Prabwo untuk maju,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Analis Politik Adi Prayitno menduga para kader tersandung korupsi karena diharuskan memberikan sejumlah uang kepada partainya. Ia pun menjelaskan kalau di partai politik itu ada istilah infak atau iuran paksa, sesuai dengan jabatan politik masing-masing para kadernya.
“Jadi kalau menteri, anggota DPR dan pimpinan yang lainnya itu tentu beda dengan yang biasa infaknya, Mas. Nah ini yang sering kali membuat kader partai di jabatan-jabatan strategis itu selalu tersandung kasus korupsi. Ada keinginan insentif yang disetor itu lebih, dianggap sebagai investasi dan merawat basis konstituen dan mobilisasi politik,” bebernya. (*/r)