PADANG, METRO–Anggota DPR RI dari Sumbar H Andre Rosiade mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah fondasi ekonomi yang mampu menghadapi krisis. Usaha mikro yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga memberikan kontribusi mengurangi pengangguran jika mampu berkembang, naik kelas usaha dan merekrut pegawai.
Demikian disampaikan Andre Rosiade membuka Sosialisasi Program Strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI “Mendorong Penumbuh Kembangan UMKM dan Jiwa Kewirausahaan” Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023, di Hotel Mercure Padang, Minggu (26/11).
Andre yang hadir secara langsung di hadapan para peserta menegaskan, usaha mikro dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial ekonomi. “Usaha mikro dapat mencegah penduduk miskin menjadi semakin miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar.
Dijelaskan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), UMKM telah menjadi penyangga lapangan kerja dengan penyerapan 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Potensi UMKM terhadap ekonomi nasional sebesar 61,1 persen dan sisanya 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
“Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,90 persen dari pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan daya serap tenaga kerja UMKM adalah 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap pekerja di Indonesia di dunia nyata,” papar Anggota Komisi VI DPR RI di hadapan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, Bendahara DPC Gerindra Kota Padang Wahyu Hidayat dan kader Gerindra Padang Syahrul Ridha.
Agar pelaku UMKM ini terus naik kelas dan usahanya semakin besar dan berkembang, kata Andre, maka disusunlah sejumlah program-program oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
“Program-program yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia,” papar Andre.
Andre menyebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diharapkan jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 11,2 juta atau empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Di tahun 2023 ini, angkanya baru sebesar 3,47 persen. Angka ini cukup jauh bila dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang 8,76 persen dari jumlah penduduk,” tutur Andre.
“Saya berharap program-program yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya akan membuat ekonomi kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” sambung Andre.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Fauzan Ibnovi, menekankan pentingnya pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha (NIB).
Dari sekitar 41 ribu pelaku usaha di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Padang, katanya hanya 5.539 usaha yang sudah punya NIB. Kemudian dari jumlah tersebut, baru 1.889 usaha yang sudah masuk pasar online atau pasar digital.
Fauzan menegaskan, NIB ini punya banyak manfaat bagi pelaku usaha. Salah satunya menjadi syarat untuk mendapatkan kemudahan dalam permodalan. “Jadi salah satu syarat untuk bisa dapat bantuan permodalan dari lembaga perbankan adalah NIB ini,” ucap Fauzan.
Tak hanya itu, katanya, bagi pelaku usaha yang sudah punya NIB, Pemko Padang juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal lewat Prgram Subsidi Margin. Program ini tanpa dikenakan bunga pinjaman. “Selain harus punya NIB, syarat lainnya harus tergabung dalam koperasi,” katanya.
Pemko Padang telah mengalokasikan program subsidi margin ini kepada 1.500 pelaku usaha. “Lebih kurang sudah 1.500 orang yang kita bantu dari program ini,” ujarnya.
Selain keuntungan di atas, tambah Fauzan, pelaku usaha yang sudah memiliki NIB juga bisa mendapatkan bantuan modal yang lebih besar dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kemudian untuk bisa memasarkan produk lebih luas lagi ke pasar seperti swalayan, pelaku usaha juga harus punya NIB,” tutup Fauzan. (*)