PADANG, METRO–Angka stunting di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, hingga Juni 2023 mengalami penurunan yaitu tercatat sebanyak 183 kasus. Penurunan angka ini dilihat dari tahun 2022 yang tercatat 232 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati menuturkan bahwa seluruh pihak harus bahu membahu menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan memaksimalkan posyandu dan penguatan kampung Keluarga Berkualitas (KB).
“Stunting, masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya,” katanya dalam membuka acara Lokakarya Mini Stunting di Kantor Camat Padang Selatan, Senin, (24/7).
Lebih lanjut, dia berharap tenaga kesehatan yang ada di puskesmas se-Kecamatan Padang Selatan memunculkan inovasi dalam mengajak ibu hamil dan balita.
Sementara, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Andi Amir, menyampaikan pentingnya memaksimalkan pendampingan terharap keluarga yang berisiko stunting.
“Selain itu, juga memastikan yang didampingi mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Langkah penanganan stunting berikutnya yaitu penyuluhan pentingnya ketahanan keluarga dan penanganan stunting,” ujarnya.
Penanganan stunting juga dilakukan dari hulu. Salah satunya mempersiapkan kesehatan calon pengantin agar tidak melahirkan anak stunting. Melalui Aplikasi Elsimil mendeteksi lebih awal potensi lahirnya bayi stunting berdasarkan kondisi kesehatan calon pasangan pengantin.
Ke depannya, Camat Padang Selatan Jasman berharap adanya loncatan untuk penurunan angka stunting yang lebih baik. Mulai dari mendatangkan balita yang terindikasi stunting dan ibu hamil, hingga pendataan yang akurat.
Harapan ke depannya agar seluruh jajaran dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk dengan melibatkan perangkat mulai dari RT/RW, LPM, tokoh masyarakat, serta PKK. (cr2)