Balai Kota Padang di kawasan Aiapacah, Kototangah.
SAWAHAN, METRO–Belanja daerah untuk tahun 2016 mencapai Rp2,441 triliun. Angka ini dialokasikan dalam Belanja Langsung untuk pembangunan sebesar Rp942,32 miliar (38,6 persen) dari total APBD. Dan, belanja tidak langsung sebesar Rp1,499 triliun (61,4 persen) yang diperuntukkan sebagai gaji pegawai, dana hibah dan bantuan sosial.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Mahyeldi saat menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016, saat rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra dan Asrizal serta Sekretaris Ali Basyar.
Dalam KUA PPAS, diperkirakan pendapatan daerah mencapai Rp2,190 triliun. Angka itu meningkat sebesar Rp117,24 miliar atau setara 5,66 persen. Pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (Rp458,18 miliar), dana perimbangan (Rp1,269 triliun) dan pendapatan lain-lain yang sah (Rp462,94 miliar).
”Belanja langsung dialokasikan untuk mendukung beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan aktual. Alokasi anggaran belanja didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang akan dilaksanakan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkap Mahyeldi, Senin (21/9).
Kebijakan umum anggaran pada APBD 2016, diarahkan pada 10 program prioritas daerah. Diantaranya, percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi. Prioritas ini antara lain diarahkan pada penyelesaian pembangunan Pasar Raya Padang (Pasar Inpres III dan IV), pasar rakyat, serta beberapa kegiatan lain.
Selanjutnya, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, diarahkan pada program pendidikan gratis SD, SMP, SMA dan SMK serta pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Kemudian peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dan transportasi kota yang diarahkan pada peningkatan jalan kota.
Kemudian, pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Selanjutnya, peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan.
Selain itu, juga untuk peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dan, peningkatan penataan birokraat dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik dan terakhir untuk pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat.
”Kesepuluh program prioritas pembangunan ini adalah representasi dari 10 program unggulan yang kami sampaikan dan sosialisasikan sebagai solusi pembangunan Kota Padang,” pungkas Mahyeldi. (o)