PADANG, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyoroti Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BPUM) atau biasa disebut BLT UMKM. BLT UMKM tak kunjung cair lantaran belum mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (22/9), Andre mengatakan BPUM adalah salah satu program andalan Kemenkop UKM yang dapat meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Pemerintah telah menaikkan harga BBM dan tentu ini berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Untuk itu dari awal Fraksi Gerindra mendorong agar BPUM ini ditingkatkan anggarannya dan jangkauannya diperluas,” katanya.
Andre mengatakan, seluruh anggota Komisi VI sudah mengusulkan hal ini secara resmi dalam rapat kerja sebelumnya. “Tapi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa belum ada lampu hijau dari Menteri Keuangan, meski surat resmi dari Menteri Koperasi dan UKM tanggal 15 September itu sudah meminta Rp1,2 triliun,” kata Andre.
Andre mengatakan, anggaran Rp1,2 triliun yang diajukan Kemenkop UKM untuk BPUM jauh lebih kecil nilainya jika dibandingkan APBN kita yang mencapai Rp3.106 triliun. Namun demikian, dia meyakini anggaran tersebut memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini mendorong pimpinan Komisi VI DPR RI mengeluarkan keputusan bersama yang mengikat agar Kemenkop UKM memperjuangkan anggaran BPUM hingga diterima masyarakat.
“Saya minta kepada pimpinan secara resmi untuk membuat kesimpulan rapat yang mengikat agar Menteri Koperasi dan UKM wajib memperjuangkan BPUM. Supaya ini mengikat pemerintah. Gak ada alasan Menteri Keuangan untuk tidak memberi dukungan kepada program ini. Ini kan soal keberpihakan Menkeu. Karena angka Rp1,2 triliun dalam APBN tidak besar Pak Menteri, tapi ini besar manfaatnya bagi rakyat,” tegas Andre.
Dalam kesempatan itu, Andre juga mengapresiasi dan menegaskan dukungannya kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan terkait pencairan anggaran BPUM.
“Saya rasa Pak Jokowi juga paham banyak pelaku UMKM yang harus kita bantu karena terdampak kenaikan BBM. Kalau misalkan Bu Menterinya tidak mau, Pak Teten jangan ragu. Kita bikin kesimpulan rapat, Bapak lapor presiden dan minta presiden panggil Menteri Keuangan untuk beri anggaran,” pungkas Andre. (*)