SAWAHAN, METRO–DPRD Padang melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kota Padang membahas tentang bantuan sosial (bansos) yang hingga saat ini belum dicairkan oleh Pemerintah Kota Padang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku kecewa dengan Pemko Padang karena pemerintah tidak memberitahukan dari awal apa permasalahannya. Padahal, di tengah pendemi Covid-19, warga tidak mampu sangat membutuhkan dana bansos yang sudah lama mereka tunggu-tunggu.
“Seharusnya Pemko mengkomunikasikan dengan DPRD tentang permasalahan yang terjadi. Komunikasi ini tidak berjalan dengan baik hingga proses pembahasan telah terjadi,” kata Elly, Jumat (22/10).
Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemko Padang melalui dinas terkait untuk menyegerakan pencairan dana bansos sebelum tutup tahun anggaran 2021.
“Tahun 2021 tersisa dua bulan lagi, kami meminta Pemko Padang melalui Dinas Sosial segera mencairkan bansos tersebut, karena kami terus dikejar pertanyaan oleh warga. Kita semua tahu, semua serba sulit, jadi bantuan dari pemerintah ini sudah sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh warga kita,” tegas Elly.
Setelah melakukan pertemuan, Elly Thrisyanti menjelaskan permasalahan terjadi karena terjadinya double menerima bansos di tengah warga selain permasalan yang lain.
“Seharusnya dari awal Dinas Sosial menginformasikan. Tidak mendiamkan saja. Jangan sampai menunggu 31 Desember hingga kalang kabut melakukan pencairan,” paparnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi menjelaskan penyebab bansos melalui pokok pikiran (pokir) DPRD tidak cair disebabkan beberapa permasalahan seperti proposal yang tidak cocok serta penerima bansos tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Alhamdullilah, anggota DPRD dapat mengerti penyebab bansos tersebut belum cair. Oleh karena itu, kita saat ini sedang mengupayakan agar bansos segera dicairkan karena menyangkut kinerja kami,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada saat ini 24 bansos dari pokir anggota DPRD Padang belum cair. “Sebanyak 25 orang anggota DPRD Padang menitipkan pokirnya di Dinas Sosial Kota Padang. Saat ini baru satu orang anggota DPRD yang pokirnya sudah cair, 24 orang lagi sedang kita upayakan pencairannya,” ulas Afriadi. (ade)