JAKARTA, METRO–Kelangkaan minyak goreng dan harganya yang melambung tinggi membuat publik geram. Untuk itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun melakukan intervensi dengan mengalihkan produksi CPO untuk minyak goreng.
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan bahwa strategi BUMN untuk bisa meredam pemasalahan minyak goreng adalah dengan cara mengalihkan produksi CPO yang bukan untuk minyak goreng ke minyak goreng. Lalu, diikuti dengan operasi pasar.
“Men-switch seperempat dari produski kami yang tadinya tidak minyak goreng, dipindahkan. Kita operasi pasar. Cukup? Tidak, karena itu sejak awal kami mengetuk teman-teman swasta yang perkebunannya 56 persen,” katanya dalam webinar Economic Outlook 2022, Selasa (22/3).
Menurutnya, kerja sama antara BUMN dan swasta diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, pemulihan ekonomi bisa melaju kencang apabila ada kerukunan.
“Ayo lah kan kembali begini loh kalau yang namanya ekonomi kita tumbuh kan perlu ada kerukunan. Itu yang kita ketuk. Kalau susah perlu dibantu juga, harus,” tutur dia.
Sebagai informasi, harga minyak goreng terus meningkat sejak akhir 2021. Pada awal tahun ini, pemerintah sempat menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di angka Rp 14.000 per liter. Bukannya menurunkan harga, barang malah jadi semakin langka.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi juga menyatakan bahwa seharusnya minyak goreng cukup untuk seluruh masyarakat di setiap provinsi. Namun, itu tidak terjadi.
Ia menduga adanya spekulan yang bermain dalam kelangkaan pasokan dan tingginya harga minyak goreng di Tanah Air. Hal ini yang membuat harga minyak goreng di tingkat konsumen bergejolak.
“Yang terjadi adalah, spekulasi dari kami, ada orang-orang yang tidak sepatutnya menerima hasil dari minyak ini. Misalnya, masuk ke tempat industri yang harusnya ke masyarakat 1,8 juta ton per bulan atau diselundupkan keluar negeri. Ini adalah mafia yang musti kita berantas bersama-sama,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3). (jpc)