Sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022 dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama forkopimda dan stakeholder yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Sumbar, Kamis (19/5). Pada kesempatan rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Evaluasi Angkutan Lebaran tahun 2022” di salah satu hotel di Kota Padang itu, masing-masing instansi menyampaikan hasil evaluasi terhadap permasalahan selama Lebaran Tahun 2022. Perwakilan Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur misalnya. Menyampaikan selama Mudik Lebaran tahun ini telah menyiapkan armada kapal pengangkut penumpang, menerapkan protokol kesehatan (prokes) bagi penumpang kapal dan juga ada mendirikan tiga posko dan monitoring. Selama Lebaran, KSOP Kelas II Teluk Bayur juga telah meminta operator kapal melayani pembelian tiket secara online. Selama libur Lebaran tahun ini terjadi lonjakan penumpang kapal antar pulau. Di mana penumpang kapal yang melayani wisata antar pulau yang paling banyak yakni, di Painan dan Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan di Pariaman.
Sementara di Pelabuhan Teluk Bayur yang belum ada terminal bagi penumpang kapal disediakan tenda tenda. Juga ada mobil shelter untuk kapal penumpang menuju objek wisata pulau.
Khusus pelayanan angkutan mudik dan arus balik di jalur udara, Perwakilan Otoritas Bandara (Otban) Wilayah VI Padang, menyebutkan pergerakan di udara hasil monitor 25 April hingga 10 Mei 2022, terjadi puncak arus mudik 29 April 2022. Sementara puncak arus balik pada 7 Mei 2022.
Sementara pergerakan penumpang, terjadi puncak arus mudik pada 29 April dan puncak arus balik 9 Mei 2022 mendatang. Begitu juga kargo barang mengalami peningkatan saat puncak arus mudik 26 April. Puncak arus balik 10 Mei 2022. Perwakilan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar menyebutkan, monitoring dilaksanakan di empat Terminal Type A dan empat Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Hasil monitoring, pergerakan penumpang yang datang dan berangkat melalui terminal, terjadi lonjakan pada H-4 dan H+4.
Sementara, lalu lintas di jalan raya pada H+4 mengalami kemacetan yang cukup parah. Seperti di Kabupaten Pessel, kemacetan terjadi akibat meningkatnya arus balik. Penyebab lainnya, karena kehadiran pasar tumpah yang membuat kendaraan banyak parkir sembarangan di pinggir jalan. Kemacetan yang terjadi karena faktor pemudik dan masyarakat bepergian silahturahmi mengunjungi keluarga. Selain itu, masyarakat yang bepergian wisata ditambah arus kendaraan pemudik dan masyarakat di luar provinsi yang ingin wisata ke Sumbar.
Namun, diakuinya penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini tidak ada kejadian menonjol, karena kecelakaan dapat diminimalisir.
Selain kondisi lalu lintas di jalan raya yang macet oleh kendaraan, transportasi penyeberangan kapal dari Teluk Bungus Padang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami peningkatan 8 persen dibandingkan tahun 2019. Pada kesempatan itu, masing-masing Kepala dan Perwakilan Dishub Kabupaten Kota juga menyampaikan laporan kondisi pelayanan dan penyediaan angkutan selama Lebaran tahun ini. Di mana hampir semuanya melaporkan masalah kemacetan. Kemacetan selama momen libur Lebaran tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi Dishub Provinsi Sumbar, untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 nantinya.
Kepala Dishub Sumbar, Heri Nofiardi mengungkapkantelah menyiapkan berbagai solusi mengatasi kemacetan selama momen Lebaran lalu. Salah satunya dengan melakukan pemetaan jalur-jalur alternatif. Namun, dalam implementasinya di lapangan, hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Kenyataannya di lapangan memang jauh dari prediksi kami, sehingga kami agak kewalahan. Awalnya, kami memetakan ada 12 titik rawan kemacetan. Akan tetapi, pada Lebaran kemarin, karena dibukanya beberapa destinasi wisata baru, jumlah titik rawan kemacetan tersebut pun ikut bertambah,” kata Heri.
Menurut Heri, kurangnya kedisiplinan pengemudi ikut menjadi penyumbang kemacetan. Pengemudi yang parkir sembarangan dan ketersediaan serta arus keluar masuk lapangan parkir, baik di objek wisata maupun rumah makan dan restoran, yang tidak memadai dinilai menjadi penyebab utamanya. Lebih jauh, Heri menerangkan, saat ini ada beberapa solusi jangka pendek yang tengah disiapkan guna menanggulangi kemacetan di Sumbar.
Pertama, menggalakkan pemasangan fasilitas keselamatan (faskes), seperti barrier, rambu-rambu pelarangan parkir sembarangan, serta papan informasi jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. “Selain itu, nanti juga akan ada tim pengurai kemacetan. Jadi, ketika terjadi kemacetan, mereka akan bergerak menggunakan sepeda motor untuk melakukan rekayasa lalu lintas,” kata Heri.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan (LLPK) Dishub Sumbar, Era Oktaviadi menambahkan, untuk mengatasi persoalan kemacetan ini, paling tidak ada dua hal besar yang patut menjadi evaluasi, yakni terkait anggaran serta payung hukum.
Menurutnya, anggaran yang tidak memadai membuat pihaknya tidak maksimal dalam menangggulangi persoalan kemacetan selama momen Lebaran. “Makanya, pada APBD Perubahan 2022 ini kami berencana akan mengajukan anggaran khusus untuk penannggulangan kemacetan selama libur Nataru dan Lebaran. Kalaupun tidak bisa tahun ini, paling tidak bisa terealisasi tahun depan,” ujarnya.
Di samping itu, Era juga menilai, untuk mengatasi problema kemacetan, khususnya selama momen libur panjang, butuh keberadaan payung hukum yang jelas. Selain juga koordinasi yang lebih intens dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Harus ada back up payung hukum yang lebih kuat, sehingga apa-apa yang akan dikerjakan nanti jelas arahnya. Selain itu, koordinasi juga mesti lebih diintensifkan lagi. Tidak hanya menjelang Nataru dan Lebaran saja, tetapi sedari sekarang semestinya sudah dimulai melakukan penyusunan program-program untuk menanggulangi kemacetan. Sehingga tahun depan sudah lebih siap,” tuturnya.(**)