Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Su­matera Barat Tahun 2022 Diparipurnakan

Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Provinsi Su­matera Barat menggelar rapat pari­pur­na penyampaian nota pengantar terhadap Ran­perda APBD Provinsi Su­matera Barat tahun 2022. Kamis (14/10).

Rapat Paripurna dim­pim­pin, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar.  Saat memimpin jalannya sidang dia me­nga­takan, sebelum masuk agenda utama Rapat Paripurna ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, pada Rapat Pari­purna tanggal 30 September 2021 lalu, DPRD bersama Pemerintah Da­erah telah me­nyepakati Ranperda tentang Peru­bahan APBD Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 180 PeraturanPemerintah No­mor 12 Tahun 2019, se­belum ditetapkan, Ran­perda tentang Perubahan APBD disampaikan ke­pada Menteri Dalam Ne­geri untuk dilakukan eva­luasi.

Namun sampai saat ini, hasil evaluasi dari Kemendagri belum juga keluar.  “Perlu menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa waktu yang terse­dia untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2021, sangat terbatas dan efektif hanya tinggal 1 1/2 bulan,” ungkapnya

Dia juga menyam­pai­kan agar pemerintah da­erah dapat lebih intensif melakukan koor­dinasi de­ngan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan eva­luasi Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021.

Kemudian, juga soal Ran­perda tentang Peru­ba­han RPJPD Provinsi Su­matera Barat Tahun 2005-2025 belum juga dapat ditetapkan, karena belum ada juga persetujuan dari Kemendagri terhadap tin­dak lanjut hasil evaluasi­nya,  padahal Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ter­sebut, sudah dijadikan pedoman dalam pe­nyu­sunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

“Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan norma pem­bentukan produk hu­kum. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Peme­rin­tah Daerah dan segera dapat menyelesaikan per­masalahan yang me­nye­bab­kan keterlambatan penetapan Ranperda ten­tang Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ter­sebut,” tegasnya.

Disampaikannya, AP­BD Tahun 2022, meru­pakan APBD pertama bagi Gubernur dan Wakil Gu­bernur Sumatera Barat masa jabatan tahun 2021-2025 untuk meng­aktua­lisasikan visi dan misinya secara penuh ke dalam program pem­ba­ngunan daerah. Namun per­masa­la­hannya, KUA-PPAS Ta­hun 2022 yang menjadi pe­doman dan acuan da­lam pe­nyusunan APBD Tahun 2022, disusun se­belum RPJMD Pro­vinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, ditetapkan.

Meskipun dalam pem­ba­hasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022, telah dilakukan beberapa pe­nyesuaian ter­hadap a­sum­s­i makro ekonomi da­e­rah, proyeksi penda­patan dan distribusi alo­kasi belanja dengan RP­JMD Provinsi Su­matera Barat Tahun 2021 sifatnya masih dalam tataran ma­kro dan tataran kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Ran­perda APBD Tahun 2022.

“Oleh sebab itu, dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2022, perlu dilakukan penyelarasan kembali program, ke­gia­tan dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam KUA¬PPAS Tahun 2022 dengan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Su­matera Barat,”

Dari aspek pendapatan daerah,  lanjutnya, dalam KUA-PPAS tahun 2022, baru dilaku­kan pe­nye­suaian terhadap target pendapatan PAD yaitu sebesar Rp. 2.501.­965.­883.­000,-. Sedangkan dari Pen­dapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Da­erah yang Sah, belum dilakukan pendala­man­nya.

Memperhatikan cukup be­sarnya kebutuhan ang­garan untuk mewujudkan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, maka perlu du­kungan anggaran yang memadai.  Oleh sebab itu, harus ada lompotan-lom­patan yang dapat dila­kukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dae­rah.

“Masih banyak potensi pendapatan daerah yang masih bisa dioptimatkan, diantaranya pengelolaan asset daerah, me­ning­katkan kinerja BUMD dan mengupayakan tam­ba­han dari DBH (dana bagi hasil) pajak dan bukan pajak,” jelasnya.

 Demikian juga pada aspek belanja daerah, baru dilakukan penye­suaian alokasi belanja modal sebesar 14 %, se­dang­kan besaran dan dis­tri­busi belanja ope­ra­sio­nal, termasuk alokasi ang­garan untuk program ung­gulan Gubernur dan Wakil Gubernur, belum di­da­lami.

“Itulah beberapa hal yang dapat kami sam­paikan, sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Se­suai dengan agenda uta­ma Rapat Paripurna ini, marilah kita berikan ke­sempatan kepada Sau­dara Gubernur, untuk me­nyampaikan Nota Pe­ngan­tar terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022,”

“Terima kasih kepada Gu­bernur yang telah me­nyam­paikan Nota Pengan­tar ter­hadap Ranperda tentang APBD Tahun 2022. Dengan telah di­sampai­kan­nya Nota Pe­ngantar terhadap Ran­perda APBD Tahun 2022, maka sesuai dengan ta­hapan dan me­kanisme pemba­hasan­nya, di­lan­­jutkan dengan Penyam­paian Pandangan Umum Frak­si-Fraksi,” tam­bah­nya.

 Berkenaan dengan hal tersebut, pimpinan juga meng­harapkan ke­pada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan Ranperda APBD Tahun 2022 dan menyiapkan Pan­dangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Pa­ripurna yang akan datang.

Sementara itu Wakil Gu­bernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan pa­da komposisi rancangan APBD 2022 pen­dapatan daerah diperkirakan se­besar Rp 6,612 triliun yang terdiri dari PAD, pen­da­patan transfer dan lain-lain pen­dapatan daerah yang sah.

PAD sebesar Rp 2,501 triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,917 triliun, retri­busi daerah sebesar Rp25,002 milyar, hasil pengelolaan ke­ka­yaan daerah yang dipi­sahkan sebesar Rp94,896 milyar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp­464,625 Milyar

Selanjutnya, pen­da­patan transfer sebesar Rp4,033 triliun yang se­penuhnya berasal dari transfer pemerintah pu­sat. Dana transfer ter­sebut, diantaranya terdiri dari dana bagi hasil se­besar Rp125,046 miliar dana alokasi umum se­besar Rp.­1,887(*)