JAKARTA, METRO–Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto menyatakan dirinya bersama PDIP menghormati langkah yang dilakukan KPK.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam sebuah rekaman video yang diterima JawaPos.com, pada Kamis (26/12).
“Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia mengaku bahwa dirinya sudah siap dengan berbagai risiko yang harus dialami, setelah masif menyampaikan kritik atas kondisi demokrasi di Indonesia.
“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” ucap Hasto.
“Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini,” imbuhnya.
Singgung Pihak yang Berambisi Masa Jabatan 3 Periode
Selain itu, Hasto menyinggung pihak yang berambisi perpanjangan masa jabatan tiga periode. Ia pun menyebut, sosok itu mencoba melakukan berbagai intimidasi agar tidak dipecat dari PDIP.
Namun, Hasto tidak mengungkap secara rinci identitas pihak yang ingin perpanjang masa jabatan itu. Pernyataan itu disampaikan Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto.
Politikus asal Jogjakarta itu juga menyinggung aparat penegak hukum yang digunakan untuk melakukan intimidasi. Karena itu, PDIP bersikap tegas meski harus menghadapi tebalnya tembok kekuasaan.
“Ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ucap Hasto.
Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Selasa (24/12).
Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dijerat dua tindak pidana, yakni terkait dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017–2022 untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat pergantian antarwaktu (PAW).
Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK. (jpg)
Komentar