Bersama Stakholder, Bawaslu Padang Panjang Evaluasi PengawasanTahapan Pilkada

PDG, PANJANG, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padang Panjang menggelar kegiatan evaluasi pengawasan taha­pan Pemilihan Kepala Da­erah (Pilkada) bersama stakeholder, di Auditorium Mifan, Selasa (24/12).

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, serta berbagai pihak terkait dengan menghadirkan dua narasumber dari akademisi, Dewi Angraini, S.IP, MM dan Kairul Anwar, M.H.

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan taha­pan pilkada yang telah berjalan dengan aman dan lancar serta tidak mengalami masalah berarti.

“Alhamdulillah, pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Hal berkaitan sengketa pemilu tentunya ada mekanisme yang dilakukan sesuai pro­sedur yang berlaku dan kita sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan da­lam penyelenggaraan pil­kada yang perlu menjadi bahan evaluasi.

Sonny menekankan pen­tingnya kerja sama yang telah terjalin dengan baik antarberbagai unsur, terutama Forkopimda, da­lam mendukung kelancaran proses pilkada.

“Terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang telah kompak mendukung pelaksanaan pilkada bersama Bawaslu dan KPU. Alhamdulillah, tidak ada hal-hal yang luar biasa terjadi selama Pilkada 2024 di Kota Padang Panjang,” ucapnya.

Sonny juga menyoroti tingkat partisipasi masya­rakat dalam Pilkada di Kota Pa­dang Panjang, yang tercatat berada pada angka 67 persen. Meskipun sudah cukup baik, ia mengajak seluruh pihak untuk mening­katkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang.

Ketua Bawaslu Padang Panjang, Hidayatul Fajri, S.IP menyampaikan, tugas pengawasan dalam pilkada sangatlah penting. Ia menegaskan, Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian dalam melaksanakan tugasnya.

“Kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pengawasan pil­kada berjalan dengan maksimal. Kami berterima ka­sih atas dukungan yang di­berikan seluruh pihak selama ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, evaluasi pengawasan tahapan pilkada ini penting untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

“Kegiatan ini bisa menjadi titik tolak untuk memperbaiki pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pilkada ke depan. Dengan evaluasi ini, diharapkan proses pilkada ke depan akan semakin baik, transparan dan demokratis. Terus tingkatkan kualitas pengawasan serta partisipasi masya­ra­kat dalam setiap tahapan pe­milu,” tuturnya.

Hidayatul juga mengungkapkan, Bawaslu telah menangani laporan sengketa pemilu yang telah masuk ke pengadilan. Sa­lah satu kasus masih da­lam proses banding di Pe­nga­­­dilan Tinggi.

“Secara mekanisme, ka­mi sudah menindaklanjuti dan meneruskan ke pihak terkait. Kami juga memandang gugatan ini sebagai bagian dari proses berdemokrasi yang sehat,” katanya.

Koordinator Sekretariat Bawaslu, Zulhairi, menambahkan, saat ini Bawaslu Padang Panjang sedang menunggu jadwal sidang seng­­keta pilkada yang akan diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Proses ini merupakan bagian dari evaluasi pilkada yang penting untuk mem­­­­perbaiki sistem pe­nga­wasan dimasa depan,” katanya.

Sementara itu, salah satu narasumber, Dewi Anggraini dalam materinya berjudul “Peran Penting Bawaslu dalam Mengawasi Pemilu di Indonesia da­lam Konteks Demokrasi”, me­ma­parkan secara garis besar peran penting Bawaslu itu dapat dilihat dari taha­pan-tahapan pelaksanaan pemilu yang ia beri rumusan The Electoral Cylce.

Dewi mengatakan, tugas dan fungsi pengawa­san oleh Bawaslu tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan seluruh sta­ke­holder.

Begitu juga dalam hal penegakkan hukum pemilu, Bawaslu juga tidak bisa bekerja sendirian melainkan butuh dukungan Gakkumdu (Penegakkan hukum terpadu).

Selain itu, Bawaslu juga berkewajiban mendorong partisipasi publik dan meningkatkan transparansi.

Terkait tantangan yang dihadapi Bawaslu, menurut Dewi yang juga dosen ilmu politik Universitas Andalas, Padang  antara lain keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia.

“Termasuk tekanan poli­tik, bagaimana Bawaslu menghadapi tekanan politik (intervensi partai politik) dan independensi Bawas­lu. Begitupun pengaruh teknologi dalam Pemilu, seperti ancaman serangan Cyber yang mengganggu situs penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Dewi juga menyebutkan, Bawaslu antara lain harus bisa membangun kepercayaan publik (Trust), sebab dalam perjalanannya penyelenggara pemilu dipandang “Part of the problem” atau bagian dari masalah.

“Kepercayaan publik terhadap demokrasi prosedural melalui pemilu tidak hanya berkenaan dengan proses dan hasil pemilu, namun juga prihal kepercayaan terhadap para pe­nyelenggara pemilu itu sen­diri,” imbuhnya.

Dewi secara tajam juga memaparkan tentang ma­ta rantai politik uang, mata rantai politisasi birokrasi, dan potensi konflik pilkada. (rmd)