Cawagub Ekos Albar Ceritakan Cara Turunkan Angka Stunting saat di Padang

LIMAPULUH KOTA, METRO–Calon Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Ekos Albar, bersilahturahmi dengan emak-emak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (5/11) lalu. Di sana ia mengunjungi Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, dan Nagari Gu­nung Malintang, Keca­ma­tan Pangkalan Koto Baru.

Banyak aspirasi yang disampaikan emak-emak ke­pada Ekos, misalnya tentang dasawisma, kader posyan­du, dan anak-anak stun­­ting. Evi Mariana, emak-emak yang hadir da­lam pertemuan itu, yang me­ru­pakan kader posyan­du, meminta Ekos mem­perh­atikan kader Po­syan­­du. Ia juga meminta Ekos untuk menurunkan angka stunting di Sumbar jika jadi wakil gubernur.

Tentang dasawisma dan ka­der posyandu, Ekos me­nga­takan bahwa banyak sum­­ber bantuan yang bisa di­dapatkan untuk da­sa­wis­ma dan kader Posyandu, salah satunya dari Kementerian Sosial. Untuk mendapatkan bantuan itu, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki akses dengan pemerintah pusat. Ia lantas menyebut bahwa ia punya jaringan dengan pejabat di pemerintah pusat dan pihak swasta di Jakarta.

Dengan jaringannya itu, Ekos menyatakan bahwa ia dapat menekan angka stun­ting sebagaimana yang ia lakukan ketika men­­jadi Wa­kil Wali Kota Padang. Untuk menekan angka stunting, ia tidak hanya mengandalkan da­na dari pemerintah, tetapi juga dari bantuan pihak swasta melalui anggaran dengan mengandalkan da­na CSR.

“Saya ketika menjadi Wakil Wali Kota Padang, angka stunting awalnya sekitar 19 persen. Ketika masa jabatan saya habis, angkanya tersisa 4 persen,” tuturnya.

Ekos menerangkan bah­­­­wa cara menurunkan angka stunting dari 19 persen hingga 4 persen ialah tidak hanya bergantung pada dana pemerintah. Menurutnya, kepala daerah harus pandai mencari dana ke pihak swasta melalui dana CSR. Ia mengung­kapkan bahwa ia melakukan hal itu karena dana APBD sudah habis untuk menangani stunting.

“Ketika dana APBD habis, saya masukkan surat ke Astra pusat dan dalam waktu seminggu sudah diturunkan anggaran CSR. Jadi, perlu kepala daerah yang betul-betul memiliki jaringan. Kalau hanya menunggu APBD dan pusat tidak akan pernah cukup,” tuturkan.

Ekos menegaskan bahwa dalam mengatasi semua permasalahan, kepala daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan jaringan yang ada di pusat.

“Kita bereskan masa­lah stunting, bisa dari pem­erintah pusat maupun dengan jaringan kita di pusat. Jadi, bersama-sama kita memperbaiki itu. Lansia juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tuturnya. (rel)