JAKARTA, METRO–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah siap 99 persen. Menurutnya, KPU telah menyiapkan seluruh logistik Pilkada.
“Saya ingin memastikan bahwa persiapan Pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/11).
Dia menyebutkan, KPU juga telah melaksanakan pelantikan secara serentak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, dia mengakui, masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh.
“Tapi insya Allah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.
Karena itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai Pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.
“Pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia di hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegasnya.
Afifuddin menekankan, jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama Pilkada berlangsung, maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia merinci, Pilkada serentak akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
“Jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.
“Kalau kita bicara soal Bawaslu maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” ujar Lolly.
Lolly juga menjelaskan, terkait kerawanan kampanye, aspek yang perlu diperhatikan meliputi keamanan dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye di tempat ibadah.
Menurut Lolly, seluruh tahapan Pilkada harus dianggap penuh dengan potensi kerawanan agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus dipastikan tepat waktu.
“Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang, termasuk kesesuaian spek yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (jpg)