JAKARTA, METRO–Hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia, melaksanakan aksi cuti bersama. Dalam aksi tersebut para hakim akan beraudiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA) hingga Menkumham.
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid, Senin (7/10), menyebut audiensi tersebut bertujuan membahas isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim. Dalam aksi ini juga, Hakim di berbagai daerah menyebut gaji mereka tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun.
Mendengar kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun turut buka suara. Sekretaris Fraksi NasDem tersebut berharap para Hakim bisa segera mengalami kenaikan gaji, sesuai dengan beban profesi yang mereka tanggung.
“Komisi III tentu akan memperjuangkan kesejahteraan para Hakim. Nantinya Komisi III akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama para stakeholder, termasuk Mahkamah Agung dan juga Menkumham, terkait aspirasi ini,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (8/10).
“Karena menurut saya, memang sudah seharusnya Hakim mendapatkan gaji yang besar. Itu selaras dengan tanggungan profesinya sebagai perwakilan tuhan di muka bumi. Jadi pokoknya, Komisi III full support untuk kesejahteraan para hakim, salah satunya dengan mendukung rencana kenaikan gaji,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sahroni pun menyebut Komisi III bakal membantu mendorong dan memastikan kesejahteraan para Hakim. Karena bagaimanapun, menurut Sahroni, Hakim merupakan aktor penentu kualitas keadilan.
“Ada beberapa catatan yang akan sama-sama kita selesaikan. Beberapa di antaranya terkait gaji Hakim yang tak kunjung mendapat kenaikan, tunjangan kinerja yang hilang sejak 2012, jaminan keselamatan, dan kesetaraan gender di profesi kehakiman. Pokoknya kita akan temukan titik keseimbangannya, agar beban kerja para hakim dapat selaras dengan kesejahteraan yang diterimanya,” tambah Sahroni.
Sehingga Sahroni berharap nantinya para Hakim dapat bekerja dengan lebih profesional, objektif, dan fokus.
“Karena kualitas keadilan di Indonesia sangat bergantung kepada para Hakim. Di sisi lain, bagaimana Hakim bisa fokus kalau kesejahteraannya belum terpenuhi seperti ini? Nah itu yang akan kita selesaikan,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan meneruskan aspirasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan para hakim.
“Kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Sekretariat Negara dan Kumham untuk pada hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi,” kata Dasco.
“Tapi kami juga segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait,” lanjutnya.
DPR akan mendengar penjelasan dari Solidaritas Hakim Indonesia. Dilanjutkan dengan diskusi dan diberikan kesimpulan.
“Agendanya apa hari ini? Yaitu mendengarkan penjelasan koordinator Solidaritas Hakim Indonesia kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan terakhir penutup,” kata Dasco. (jpg)
