PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar kembali menghadirkan kebijakan Diskon dan Bebas Denda Pajak atas Kendaraan Bermotor untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak, mendapatkan diskon pokok pajak, selain itu juga bebas denda.
“Kami mengimbau masyarakat selaku wajib pajak untuk memanfaatkan program ini yang dimulai besok hingga 31 Desember 2024 mendatang,”sebut Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy melalui Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon Senin (30/9) di kantornya.
Dikatakannya, ke depan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan memberlakukan kebijakan penghapusan database kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Jika ini terlaksana maka kendaraan yang tergolong kebijakan penghapusan database kendaraan bermotor, akan dianggap bosempatan bagi pemilik kendaraan untuk menghidupkan pajak. Selain terhindar dari penghapusa data kendaraan, pembayaran pajak juga dapat diskon,” paparnya.
Dijelaskannya, Program Diskon dan Bebas Denda Pajak atas Kendaraan Bermotor tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 903-602-2024 memberikan insentif kepada wajib pajak.
Insentif atau keringanan yang diberikan meliputi, pertama, pembebasan sebagian atas Pokok PKB yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan pada saat tanggal jatuh tempo.
Untuk keringanan ini, diberikan pengurangan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut, pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari dan pada saat tanggal tempo, mendapatkan pengurangan sebesar 20 persen dari pokok pajak.
Pembayaran yang dilakukan dalam jangkat waktu 31 hari sampai dengan 60 hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 25 persen dari pokok pajak.
Keringanan kedua, pembebasan sebagian atas Pokok PKB yang melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Pemilik kendaraan diberikan pengurangan sebagai berikut, pembayaran pada bulan Oktober 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 20 persen dari pokok pajak.
Kemudian, pembayaran pada bulan November 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 15 persen dari pokok pajak. Pembayaran pada bulan Desember 2024, mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen dari pokok pajak.
Ketiga, pembebasan seluruhnya atas Pokok BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
Keempat, pembebasan sanksi administrati PKB dan BBNKB dan kelima pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
“PT Jasa Raharja Cabang Sumatra Barat turut serta dalam mendukung program pemutihan melalui pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun berlalu,” ungkapnya.
Untuk itu katanya, Samsat sangat mengharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan program Diskon dan Bebas Denda Pajak atas Kendaraan Bermotor dengan mengunjungi Samsat terdekat. Seperti, layanan Kantor Bersama Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Mal Pelayanan Publik (MPP), Samsat Nagari, Samsat Gerai dan juga dapat dilakukan dengan layanan digital melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).
Ditegaskannya, Pemprov Sumbar mendorong Wajib Pajak melalui Program ini dengan adanya keringanan-keringanan yang diberikan dalam menunaikan kewajiban selaku wajib pajak dapat mematuhi ketentuan regulasi tersebut (Pasal 74 UU 22 Tahun 2009).
“Info mengenai layanan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan cek nilai pajak kendaraan bermotor serta info lebih lanjut dapat di akses pada alamat https://bapenda.sumbarprov.go.id,” pungkasnya.(fan/adv)